Polemik Transfer Data, Dasco Perintahkan Komisi I DPR Segera Berdialog dengan Pemerintah

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah memerintahkan Komisi I DPR untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah terkait polemik pengelolaan data yang disebut menjadi bagian dari kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS).

img_title RUU Perampasan Aset Disahkan Lebih Cepat, Dasco Dinilai Komitmen dan Konsisten

“Kami sudah minta kepada komisi I untuk, secepatnya, kalau perlu dalam masa reses ini untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dasco menjelaskan, komunikasi itu dilakukan dalam bentuk baik berdialog secara langsung ataupun mengundang pemerintah untuk menyampaikan persoalan data-data tersebut. 

img_title Perang pada Kartel Narkoba di Kolombia, Angkatan Laut Sita 16 ton Narkoba Senilai Rp9,67 Triliun

Sebab, Dasco menekankan, langkah ini harus segera dilakukan agar permasalahan menjadi jelas.

“Kita belum bisa menyikapi, karena kita juga ingin lihat yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa dan yang sekarang seperti apa,” tutur dia.

img_title AS Bakal Batasi Ekspor Cip ke China usai Skandal NVIDIA

Untuk diketahui, Gedung Putih mengatakan pemerintah Indonesia akan menyerahkan pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat (AS). 

Hal itu dilakukan karena AS dinilai sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data memadai.

"Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai," tulis Gedung Putih dalam Lembar Fakta bertajuk Amerika Serikat dan Indonesia Mencapai Kesepakatan Perdagangan Bersejarah, dikutip Rabu, 23 Juli 2025.

Gedung Putih menjelaskan perusahaan-perusahaan AS telah mengupayakan reformasi untuk meningkatkan pengelolaan perlindungan data pribadi selama tahun-tahun belakangan. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Meski begitu, pengelolaan data pribadi masyarakat dipastikan akan dilakukan berdasarkan hukum terkait perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

Adapun pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia oleh perusahaan AS merupakan salah satu hal yang disepakati sebagai bagian dari kesepakatan penetapan tarif impor 19 persen untuk Indonesia.

Ilustrasi - Kanada dan Amerika Serikat

Campuri Urusan Dalam Negeri, Warga Kanada Desak Pemulangan Duta Besar Amerika

Hampir 300 ribu warga Kanada telah menandatangani petisi yang meminta pemerintah menetapkan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Pete Hoekstra sebagai persona non grata

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut