Soal Isu Reshuffle, Hasan Nasbi: Itu Hak Prerogatif Presiden

Kepala PCO, Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta Pusat
Sumber :
  • Yeni Lestari/VIVA

Jakarta, VIVA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Presidential Communication Office atau PCO, Hasan Nasbi menegaskan reshuffle atau perombakkan jajaran menteri merupakan hak prerogatif Presiden RI Prabowo Subianto.

img_title Prabowo Bicara Penguasaan AI di APEC, Bahlil Soroti Kesiapan Pasokan Energi

Hal itu ditegaskan Hasan merespons isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang kembali muncul akhir-akhir ini. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Presiden bisa lakukan yaitu tergantung kepada Presiden," kata Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Agustus 2025.

img_title Prabowo Bicara Perdamaian Dunia, Ungkap Harapan di Tengah Ketidakpastian Global

Hasan lantas mengungkit ucapan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, Rabu, 6 Agustus 2025. Prabowo merasa bahwa jajaran menteri di Kabinet Merah Putih sangat solid.

"Presiden adalah hari ini beliau merasakan kabinet sangat solid, kabinet sangat kompak. Beliau sebagai kapten kesebelasan mengucapkan terima kasih banyak atas soliditas kerja keras dan kekompakan seluruh anggota kabinet," ungkap Hasan. 

img_title Kata Bareskrim soal Geledah 5 Rumah Brigjen TK dan Kombes IM dalam Penyelidikan Kasus Makar, Apa yang Ditemukan?

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto disebut tidak akan melakukan reshuffle atau perombakkan menteri di Kabinet Merah Putih. 

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Agustus 2025.

"Iya benar (tidak akan reshuffle kabinet)," kata Widiyanti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Agustus 2025. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Widiyanti menyebut Prabowo sudah senang dengan kinerja para menteri di kabinetnya saat ini. Maka dari itu, Prabowo disebut tidak berencana melakukan reshuffle.

"Karena beliau senang, dan happy dengan kinerja menteri-menterinya," ungkap dia. 

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Mahfud MD

Mahfud MD Ingatkan Sidang Pemilihan Wapres 9 Desember Bisa Tidak Sah, Ini Masalahnya

Mahfud MD menilai bahwa sidang pemilihan wapres pada 9 Desember 2026 mendatang berpotensi tidak sah. Persoalannya terkait tenggat 14 hari kerja pengajuan calon.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut