Seluruh Program Pemerintah Harus Jadi Subject of Control Semua Pihak
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Didin S Damanhuri mengungkapkan selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, big push yang berfokus pada pembangunan infrastruktur itu meninggalkan rakyat. Sementara pada zaman Prabowo Subianto, walaupun mengusung ekonomi rakyat, belum menyelesaikan permasalahan yang ada.
"Ada MBG yang sudah menyedot Rp 171 triliun, walaupun yang direalisasikan baru Rp 4,4 triliun. Lalu Koperasi Desa Merah Putih yang dinyatakan akan hadir di lebih dari 80 ribu desa untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat di pedesaan dengan pendampingan. Kalau itu berjalan, maka itu sangat bagus. Namun yang jadi pertanyaan, apakah SDM yang ada di desa itu memadai untuk mengelola koperasi desa dengan 6 outletnya itu. Managementnya bagaimana?," kata Didin.
Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Didin S Damanhuri
- Istimewa
Ia pun menyoroti roh koperasi yang berbasis gotong royong, bukan entitas liberal, untuk kesejahteraan anggotanya secara bersama. Ia pun mempertanyakan kemampuan para anggota koperasi dalam mengelola anggaran senilai Rp 2 hingga Rp 5 miiliar, yang disalurkan oleh pemerintah.Â
"Kalau program Koperasi Desa dijalankan dengan pendampingan dalam ketrampilan manajemen serta penyadaran ruh koperasi, maka itu bisa menimbulkan multiflier effect yang besar di pedesaan. Ada anggaran besar yang masuk ke desa. Lalu bagaimana pengawasannya? Jika tidak dibimbing dengan baik, maka akan berujung pada kredit macet. Perhitungan yang ada menyatakan nilai kredit macetnya bisa mencapai Rp 85 triliun dalam 5 tahun. Ini bukan sinisme ya, tapi masukan pada pemerintah. Agar risiko itu bisa dimimalisir," ucapnya.
Hal yang sama juga harus diterapkan pada program Sekolah Rakyat, yang memiliki nilai anggaran besar. Ia berpendapat, sebaiknya pemerintah menyalurkan anggaran yang besar itu pada sekolah inpres yang sudah ada di kecamatan dan pedesaan.
"Masalah sekolah-sekolah itu ditinggalkan, karena kurangnya fasilitas, kurangnya guru, kurikulumnya tidak berkembang. Lalu kenapa tidak memperbaiki yang ada. Renew saja harusnya. Saya khawatir, dengan sistem gratis pada Sekolah Rakyat, akan semakin mematikan sekolah inpres yang kondisinya semakin memburuk," ucapnya.
Dan yang paling puncak adalah Danantara. Konsep yang pernah dikemukakan oleh ayah dari Presiden Prabowo Subianto, Soemitro Djojohadikusumo--yang notabene adalah seorang ekonom dan politisi Indonesia serta mantan Ketua Umum Partai Sosialis Indonesia-- yang memimpikan konsep ekonomi state-led development.
