Tok! MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

Ketua MK Suhartoyo (tengah) dan Hakim Saldi Isra (kiri) dalam sidang MK.
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas melarang wakil menteri (Wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya seperti komisaris atau direksi perusahaan negara maupun swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai APBN maupun APBD.

img_title Menko Dudung Tegaskan Rakyat Bebas Kritik Pemerintah, Tapi Ingatkan Hal Ini

Hal itu tertuang dalam putusan teranyar Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis, 28 Agustus 2025. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Mengabulkan permohonan pemohon I untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan.

img_title MA Batalkan Vonis Bebas Terdakwa Kasus HAM Berat Paniai, Mayor Purnawirawan Isak Settu Divonis 5 Tahun Penjara

Mahkamah secara eksplisit memasukkan frasa "wakil menteri" ke dalam norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang pada mulanya hanya berisi larangan rangkap jabatan untuk menteri.

MK menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan.

img_title Kasus Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang, Menteri Pigai: Keadilan Harus dari Perspektif Korban

Dengan putusan itu, Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara kini menjadi berbunyi: "Menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD."

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Perkara 128 ini dimohonkan oleh advokat Viktor Santoso Tandiasa dan pengemudi ojek daring Didi Supandi. Namun, MK menyatakan permohonan Didi tidak dapat diterima karena yang bersangkutan tidak memiliki kedudukan hukum.

Terhadap putusan tersebut, dua orang hakim menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Arsul Sani. (Ant)

Polres Metro Jakarta Timur bersama tim gabungan melakukan penggerebekan narkoba di Pasar Obor, Pasar Rebo, Jakarta Timur

Gerebek Pasar Obor Jaktim, Polisi Temukan Buku Catatan Narkoba, Nama Pembeli Diburu!

Penggerebekan kawasan Pasar Obor mengungkap temuan lain yang kini tengah didalami polisi. Penyidik menemukan sebuah buku yang diduga berisi catatan transaksi narkotika.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut