Kritik ke Deddy Sitorus Disebut Harus Logis dan Ilmiah, Alasannya...
- ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Jakarta, VIVA - Desakan diberikan ke Deddy Yevri Sitorus agar dinonaktifkan dari anggota DPR.
Terkait hal itu, Komunikolog Dr. Emrus Sihombing mengatakan agar perbincangan soal pendapatan anggota dewan kembali pada koridor ilmiah, yakni dibandingkan secara setara dan relevan, bukan dibenturkan dengan kelompok sosial yang berbeda konteks.
“Ketika melakukan perbandingan, dari aspek ilmiah, harus yang setara dong,” tegas Emrus. Ia mencontohkan, seperti membandingkan 'benda padat dengan benda padat' atau 'benda cair dengan benda cair'. Analoginya, berat jenis air tawar dengan air laut," kata dia, dikutip Rabu, 3 September 2025.
Menurutnya, ukuran yang tepat adalah membandingkan pendapatan anggota dewan Indonesia dengan anggota dewan di negara lain, atau dengan pejabat negara lain, baik eksekutif maupun legislatif di dalam negeri.
"Itulah pembandingan yang setara,” kata dia.
Sehingga, ia menilai tidak logis menyandingkan pendapatan anggota dewan dengan upah minimum pekerja, sekalipun ada kasus di negara tertentu di mana upah minimum lebih tinggi dari pendapatan dewan negara lain.
“Artinya, perbandingan yang logis harus setara,” kata Emrus.
Dirinya pun meluruskan perdebatan tentang tunjangan. Baginya, tunjangan melekat pada jabatan dan termasuk biaya yang diperlukan untuk menjalankan tugas, bukan sekadar 'tambahan pendapatan' personal.
“Tunjangan, menurut hemat saya, termasuk bagian dari biaya, yaitu pengeluaran dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota dewan/pejabat negara,” katanya.
Ia mengingatkan, praktik pemberian tunjangan juga berlaku untuk berbagai pejabat negara dan pemerintah. Seruan Emrus ini sejalan dengan posisi Deddy Yevri Sitorus yang menolak simplifikasi dan pembingkaian yang tidak setara dalam membahas kesejahteraan anggota dewan. Dengan mengembalikan parameter perbandingan pada standar yang benar, Emrus menilai polemik bisa ditarik dari ruang emosional menuju perdebatan yang jernih dan berbasis data.
“Untuk itulah, mari kita berpikir jernih dan logis. Lakukan perbandingan tentang apa pun berdasarkan prinsip setara agar ilmiah,” kata Emrus.
Hashim Bongkar Potensi Rp1.500 Triliun yang Bisa Masuk Kas Negara, Selama Ini ke Mana?
Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyebut Indonesia berpotensi memperoleh tambahan penerimaan negara.
