Walkot Prabumulih Minta Maaf Usai Copot Kepsek karena Tegur Anaknya
- ANTARA/Fath Putra Mulya
Jakarta, VIVA – Wali Kota Prabumulih Arlan, meminta maaf kepada masyarakat dan warga Prabumulih atas kegaduhan yang terjadi buntut polemik pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah.
Adapun, kasus ini bermula usai anaknya disebut kedapatan membawa mobil ke sekolah dan menjari viral di media sosial karena kepala sekolah dicopot oleh Arlan.
Permohonan maaf tersebut disampaikan Arlan usai memberikan keterangan di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabumulih. Selain itu, Kepala SMPN 1 Prabumulih Roni Ardiansyah juga turut hadir.
Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Sumatera Selatan, Roni Ardiansyah
- Istimewa
“Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Prabumulih. Saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini. Saya juga memohon maaf kepada Pak Roni, Kepala SMP Negeri 1, atas kesalahan yang saya lakukan,” ucap Arlan dalam konferensi pers di Inspektorat Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis, 18 September 2025.
Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut pencopotan kepsek hingga anaknya membawa mobil ke sekolah menjadi pelajaran penting baginya sebagai kepala daerah maupun sebagai orang tua murid.
“Tanpa adanya kejadian ini, saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini saya ambil hikmahnya,” kata dia.
Lebih lanjut, Arlan juga membeberkan kronologi kejadian. Menurutnya, insiden itu terjadi pada 5 September 2025, bertepatan dengan hari libur nasional. Dia menyebut, saat itu, anaknya bersama teman-teman mengikuti latihan drum band yang jaraknya sekitar 150 meter dari sekolah. Namun, hujan mengguyur Prabumulih.
“Pada hari itu hujan deras. Anak saya bersama teman-teman balik ke sekolahan. Anak saya ditelepon guru kalau mau turun bisa masuk lewat mobil. Anak saya diantar supir, bukan dibawa sendiri. Mau masuk, tidak boleh, langsung dia keluar. Begitu dia keluar, selesai,” jelasnya.
Pangkas Waktu Verifikasi Bansos, Kemendagri Dorong Pemanfaatan IKD
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Rebranding Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama Anggota Komisi II DPR R Ishak Mekki di Ruang Rapa
