DPR Selesaikan 16 RUU Sepanjang Sidang 2024-2025

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang paripurna (sumber: Tim Media Puan Maharani)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa DPR RI telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang sepanjang tahun sidang 2024–2025, saat menyampaikan laporan kinerja dalam Rapat Paripurna DPR RI Khusus.

img_title Menhan Sjafrie dan DPR Siapkan Revisi UU Pertahanan, Strategi Defensif Aktif Jadi Sorotan

Selain itu, dia mengatakan bahwa DPR RI sedang membahas 10 RUU yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"DPR RI harus dapat menghadirkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa, yaitu mewakili kepentingan rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsinya," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

img_title Dasco Beberkan Sejumlah Kewenangan UU Perampasan Aset: Bisa Sita Aset Pelaku Judi Online

Komisi III DPR menerima aduan dari tiga desa di Ketapang

Photo :
  • Istimewa

Menurut dia, kedaulatan rakyat yang sedang dijalankan oleh DPR RI saat ini sedang diuji oleh persoalan nyata yang dihadapi rakyat, yakni tuntutan rakyat untuk hidup layak dan bermartabat, ketersediaan lapangan kerja, layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah, serta pengentasan Kesenjangan sosial-ekonomi dan pembangunan antar daerah.

img_title Soal Desakan Ijazah Anggota DPR Dibuka ke Publik, Doli: Enggak Usah Kita Perpanjang

Untuk itu, dia mengatakan bahwa selama Tahun Sidang 2024–2025, DPR RI telah berupaya mewujudkan kebijakan yang hadir dalam kehidupan rakyat.

"Kedaulatan rakyat adalah amanat dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI," kata dia.

Rapat paripurna penutupan masa sidang DPR

Photo :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa selama setahun terakhir, DPR RI telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di seluruh alat kelengkapan dewan, yakni Rapat Kerja sebanyak 282 rapat, Rapat Dengar Pendapat sebanyak 259 rapat, Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 196 rapat, dan Kunjungan Kerja Pengawasan sebanyak 560 kunjungan kerja.

"DPR RI juga telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan tertulis, baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI," katanya. (Ant)

Ilustrasi Gedung KPK

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ada 2 Pasal yang Langsung Jadi Perhatian KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara usai DPR RI menyetujui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut