KPK Diam-diam Periksa Gubernur Kalbar, Ini yang Digali
- ANTARA/HO-Jessica Helena Wuysang
Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah memeriksa Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan setelah menggeledah rumah pribadi dan dinasnya pada 24-25 September 2025.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, Kalbar.
“Pemeriksaan terhadap RN yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kalbar, atau saat tempus (waktu, red.) perkara sebagai Bupati Mempawah, dilakukan pada Sabtu, 4 Oktober 2025,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 6 Oktober 2025.
Lebih lanjut Budi menjelaskan Ria Norsan yang diperiksa di Polda Kalbar didalami KPK mengenai proses pengajuan dana alokasi khusus (DAK), dan peran yang bersangkutan terkait proyek pembangunan dua ruas jalan yang sedang lembaga antirasuah tersebut tangani.
Walaupun demikian, dia mengatakan KPK tidak memeriksa istri Ria Norsan sekaligus Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan, meskipun rumah dinas maupun pribadinya ikut digeledah.
Sebelumnya, KPK mengatakan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang terdiri atas dua orang penyelenggara negara dan seorang swasta.
KPK juga telah geledah 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak terkait dengan penyidikan kasus tersebut, yakni pada tanggal 25-29 April 2025.
Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Namun, KPK hingga saat ini belum mengumumkan secara detail terkait dengan perkara tersebut, baik tersangka maupun modus operasinya.
Sementara Ria Norsan juga sempat dipanggil KPK sebagai saksi kasus tersebut pada 21 Agustus 2025.
Ria Norsan dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Mempawah.
Kemudian pada 24-25 September 2025, KPK menggeledah rumah pribadi maupun dinas Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan. (Ant)
KPK Panggil Wakil Bupati Bogor Jaro Ade, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan hingga Pemotongan Upah Pungut Pajak
KPK memanggil Wakil Bupati Bogor Jaro Ade sebagai saksi dugaan korupsi Pemkab Bogor. Penyidik mendalami dugaan pemotongan upah pungut Bappenda dan pengadaan di Disdik.
