IKN Disebut Kota Hantu, Begini Respons Komisi II DPR

Suasana KIPP IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim
Sumber :
  • ANTARAFOTO/Aditya Nugroho

Jakarta, VIVA –Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) merespons dengan kinerja optimal setelah adanya kritik dari media asing yang menyebut IKN terancam menjadi kota hantu atau "ghost city".

img_title Sri Suparyati Soroti Persaingan Politik Menyeret Keluarga: Mengikis Demokrasi

Dia menilai ungkapan kota hantu bersifat peyoratif yang bisa diartikan masa depan IKN gelap. Oleh karena itu, OIKN perlu mengevaluasi berbagai hal termasuk mempublikasikan proses pembangunan secara berkala kepada publik.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN,” kata Khozin di Jakarta, Jumat.

img_title Tak Hanya Andalkan APBD, Pemerintah Punya Alternatif untuk Genjot Pembangunan Daerah

Menurut dia, jika pemberitaan yang cenderung negatif dan pesimistis dari media asing tidak dimitigasi dan dinetralisir oleh OIKN, maka berpotensi akan berdampak pada citra buruk IKN dan Indonesia di mata internasional dan lokal.

Dia mengatakan ekosistem pembangunan IKN juga membutuhkan masuknya investor asing. Untuk itu citra IKN yang baik harus dijaga berdasarkan kondisi nyata du lapangan.

img_title Kabar Baik! 11 Ruas Jalan Tol Baru Dibuka Gratis saat Nataru, Berikut Daftarnya

"Di antara cara yang bisa ditempuh, dengan perbaikan pola komunikasi publik,” katanya.

Setelah terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, dia menegaskan bahwa IKN telah disebut sebagai Ibu Kota Politik menjadikan pembangunan IKN makin jelas.

“Pesan politik dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen atas pembangunan dan masa depan IKN. Mestinya, ini menjadi trigger bagi kinerja OIKN,” kata dia.

Perpres tersebut, menurut dia, juga menjadi dasar dalam peta jalan pembangunan IKN agar mempunyai target. Artinya target itu mesti dikawal dengan optimal oleh OIKN.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Secara politik, dia menilai bahwa sudah tidak perlu lagi ada debat soal masa depan IKN, karena didukung melalui politik legislasi hingga politik anggaran.

“UU tentang IKN dan regulasi turunannya jelas telah mengatur. Secara politik tidak ada debat atas masa depan IKN. IKN kota masa depan bukan kota hantu,” kata dia. (Ant)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

Pramono Ungkap Biaya Pembangunan JLNT Pluit Capai Rp600 M: 10 Tahun Mangkrak

Pramono mengatakan pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, membutuhkan biaya hingga Rp600 miliar dan tidak menggunakan APBD.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut