Asosiasi Kepala Desa Temui Dasco cs, Bahas Program MBG hingga Pemanfaatan Tanah
- Yeni Lestari/VIVA
Jakarta, VIVA – Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 November 2025.
Sejumlah aspirasi mengenai pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa disampaikan para pengurus AKSI dalam pertemuan itu. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin pertemuan mengatakan, AKSI pada dasarnya mendukung program-program prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Namun, terdapat beberapa catatan penting yang disampaikan agar implementasinya di lapangan berjalan efektif.
“Yang saya lihat, pertama AKSI ini mendukung program pemerintah, mendukung Asta Cita terutama mendukung MBG dan Koperasi Merah Putih, tentunya dengan masukan-masukan supaya semua program ini bisa berjalan dengan lancar,” kata Dasco dalam audiensi tersebut, Selasa, 4 November 2025.
Dasco menyebut, salah satu kendala yang dihadapi sejumlah desa adalah keterbatasan lahan untuk membangun gerai-gerai atau fasilitas pendukung program pemerintah.
“Nah tadi dengan catatan bahwa tidak semua desa itu memiliki tanah untuk membangun. Memang yang saya dengar bahwa Presiden sudah meminta kepada pihak kepolisian, terutama sampai dengan jajarannya di desa-desa, yang pertama untuk membantu mendata apakah ada tanah-tanah lain selain punya desa yang dimiliki oleh instansi lain atau kepunyaan pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk membuat gerai-gerai,” tutur dia.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan lahan tersebut secara menyeluruh. “Apabila ada, itu berapa banyak datanya sedang disisir. Kalau setelah didata masih ada yang belum, itu nanti pemerintah akan memikirkan jalan keluarnya,” tambahnya.
Selain persoalan lahan, Dasco juga menyinggung aspirasi kepala desa terkait pemanfaatan dana desa yang sebagian diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas penunjang program di wilayah masing-masing.
Pimpinan DPR menerima audiensi Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia
- Yeni Lestari/VIVA
“Masalah usulan pemanfaatan dana desa yang kemudian juga sebagian harus dibuat pembangunan di desa masing-masing, nanti kita akan sampaikan terutama dalam koordinasi dengan Mendes, Mendagri, dan beberapa kementerian yang coba memberikan masukan kepada pihak pemerintah,” jelasnya.
