Wakapolri Ungkap 36 dari 440 Kapolres Under Performance
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo mengungkap banyak kepala kepolisian sektor (kapolsek) hingga kepala kepolisian resort (kapolres) yang kinerjanya di bawah standar.
Hal ini disampaikan saat rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa 18 November 2025.
Dari hasil penilaian internal, Dedi menyebut sebanyak 67 persen dari 4.340 kapolsek ternyata memiliki kinerja yang buruk atau di bawah standar.
“Kami lihat dari 4.340 kapolsek 67 persen ini under performance. Kenapa under performance? Hampir 50 persen Kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG (Pendidikan Alih Golongan),” ujarnya.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo (kiri) dalam rapat bersama Komisi III DPR RI
- Tangkapan layar YouTube TV Parlemen
Kemudian, kata Dedi, sebanyak 36 dari 440 kapolres juga memiliki kinerja yang buruk. Selain itu, kinerja 15 dari 47 direktur reserse kriminal (Dir Reskrim) juga under performance.
“Kemudian Kapolres, dari 440 Kapolres yang sudah kami lakukan assessment, 36 Kapolres kami under performance. Ini catatan dari kami, kami harus melakukan perbaikan,” ungkapnya.
“Demikian juga di Reskrim. Dari 47 Dir Reskrim yang sudah konsen, 15 under performance,” sambung Dedi.
Dari permasalahan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Salah satunya mengevaluasi rekrutmen Polri.
“Kalau misalkan direkrut dengan baik, dididik dengan baik, maka akan menghasilkan anggota-anggota kepolisian yang baik. Pola-pola ini yang sedang dilakukan oleh asisten SDM,” kata dia.
Dedi menambahkan Polri juga menggandeng pihak eksternal untuk langsung terlibat mengontrol proses rekrutmen Polri.
tvOnenews/Syifa Aulia
Kapolri Suyudi Beberkan Langkah Polri Dukung Asta Cita, Penegakan Hukum Berkeadilan hingga Pelayanan Humanis
Kapolri menegaskan prioritas Polri pada penegakan hukum berkeadilan, pelayanan humanis, pemberantasan kejahatan, dan reformasi internal demi menjaga kepercayaan publik.
