Eks Dirut PT ASDP Ira Puspadewi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019–2022.
Sumber :
  • ANTARA/Agatha Olivia

Selain itu, hal meringankan lainnya yang dipertimbangkan, yakni para terdakwa berhasil memberikan warisan untuk ASDP, tidak terbukti menerima keuntungan finansial, memiliki tanggungan keluarga, serta terdapat beberapa aksi korporasi yang dapat dioperasikan untuk kepentingan publik.

img_title Kejagung Tak Puas Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun, Jaksa Ajukan Banding

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Ira dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, sedangkan Yusuf dan Harry dituntut pidana penjara masing-masing selama 8 tahun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Begitu pula dengan pidana denda yang dijatuhkan, ketiganya dituntut dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan pidana kurungan.

img_title Prabowo Ungkap Kebocoran APBN Rp400 Triliun, 30 Persen Belanja Negara Diduga Hangus

Dalam kasus tersebut, ketiga terdakwa diduga merugikan negara senilai Rp1,25 triliun. Perbuatan korupsi para terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Adjie selaku pemilik manfaat PT Jembatan Nusantara (JN).

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan mempermudah pelaksanaan kerja sama operasi (KSO) antara PT ASDP dan PT JN sehingga memperkaya Adjie senilai Rp1,25 triliun.

img_title Terbukti Terima Suap Rp78,8 Miliar, Tiga Eks Pejabat Bea Cukai Divonis hingga 9 Tahun Penjara

Adapun perkara bermula dari skema kerja sama usaha (KSU) antara PT ASDP dan PT JN pada tahun 2019 yang berubah dalam proses akuisisi pembelian saham PT JN.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Guna mempermudah pelaksanaan kerja sama KSU dengan PT JN, para terdakwa diduga antara lain menerbitkan dua keputusan direksi dengan menambahkan ketentuan pengecualian persyaratan untuk kerja sama KSU.

Kemudian Ira, Yusuf, dan Harry melakukan perjanjian KSU pengoperasian kapal antara PT ASDP dengan PT JN sebelum adanya persetujuan Dewan Komisaris serta tidak mempertimbangkan risiko pelaksanaan KSU dengan PT JN yang disusun Vice President Manajemen Risiko dan Quality Assurance. (Ant)

Gedung Mahkamah Agung

MA Batalkan Vonis Bebas Terdakwa Kasus HAM Berat Paniai, Mayor Purnawirawan Isak Settu Divonis 5 Tahun Penjara

Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas Mayor Infanteri (Purnawirawan) Isak Settu dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, yang terjadi pada (7-8/12/14).

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut