Kapan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Bebas? Menkum Supratman Bilang Begini

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan
Sumber :
  • Yeni Lestari/VIVA

Jakarta, VIVA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pembebasan tiga terdakwa kasus korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019–2022 akan dilakukan setelah salinan keputusan presiden berada di tangannya.

img_title Siapkan Hilirisasi Siswa Sekolah Rakyat Jalur Maritim, Kemensos Gandeng Polimarin hingga ASDP

Ia menjelaskan salinan keputusan presiden (keppres) harus dimiliki Menteri Hukum sebagai pengusul pemberian rehabilitasi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saya belum dapat salinan keppresnya. Kalau hari ini ada atau besok atau kapan pun, prinsipnya, begitu sudah ada salinan keppres, saya langsung antar ke KPK," ujar Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

img_title Bareskrim Sisir Medsos dalam Kasus Dugaan Makar oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Cs, Ada Apa?

Mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi

Photo :
  • M Yudha P / VIVA.co.id

Ketiga terdakwa dimaksud, yakni Direktur Utama PT ASDP periode 2017–2024 Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP periode 2019–2024 Muhammad Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020–2024 Harry Muhammad Adhi Caksono.

img_title Bicara Beda Presiden dan Pemimpin, Megawati: Pemimpin Selalu Diuji Konsistensinya

Berkaca pada pemberian amnesti dan abolisi sebelumnya, saat sudah menerima salinan keppres, Supratman langsung menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung guna membebaskan pihak yang menerima amnesti maupun abolisi.

Maka dari itu, Supratman berharap semua pihak bisa menunggu lantaran Menteri Sekretaris Negara telah menyatakan bahwa keppres pemberian rehabilitasi terkait kasus ASDP sudah dikeluarkan.

"Tadi saya tanya juga menyangkut soal pertimbangan Mahkamah Agung, itu juga sudah selesai," tuturnya.

Rehabilitasi adalah tindakan resmi negara untuk memulihkan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya, yang diberikan apabila orang tersebut ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena adanya kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Tujuan utama dari hak rehabilitasi untuk mengembalikan nama baik dan status seseorang yang sebelumnya tercemar akibat proses hukum yang keliru atau tidak adil.

Menkum menegaskan rehabilitasi merupakan hak prerogatif atau hak istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dengan demikian, disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak istimewa tersebut berdasarkan aturan dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi bagi tiga pihak yang tersangkut dalam perkara hukum PT ASDP Indonesia Ferry.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut