Pemerintah Ingin Hapus Pidana Minimum Khusus Pengguna Narkoba

Ilustrasi narkoba.
Sumber :
  • dok. Pixabay

Jakarta, VIVA – Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mengusulkan agar ketentuan pidana minimum khusus tindak pidana narkotika dihapuskan. 

img_title Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Kerja Sama Berantas Narkoba hingga Penipuan Daring

Usulan itu disampaikan IJRS dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dan sejumlah lembaga masyarakat terkait permintaan masukan soal RUU Penyesuaian Pidana, Selasa, 2 Desember 2025.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita menawarkan pidana minimum khusus ini dihapus. Ini kesimpulan saya, hapus aja pidana minimum khusus. Nanti ada pertanyaan begini, apakah pidana minimum khusus mengurangi kewenangan negara atau penegak hukum untuk menjatuhkan pidana," kata Manajer Program Reformasi Peradilan Pidana IJRS, Matheus Nathanael di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

img_title Razia Mendadak di Lapas Sukabumi, 8 Napi Positif Narkoba dan 5 HP Disita

Meski dihapus, Matheus mengatakan ketentuan tersebut tetap bisa menghukum berat bandar narkotika. Sebab, hukuman maksimalnya masih ada.

"Justru dengan menghapuskan pidana minimum khusus pengadilan setidaknya bisa menjatuhkan sanksi yang proporsional kalau memang perkaranya ringan dan jumlahnya sedikit," ungkap dia.

img_title Polisi Kembali Sisir Kampung Ambon, Lima Pria Positif Metamfetamin

"Jadi sekali lagi kami mengusulkan dengan rendah hati untuk reformasi peradilan pidana juga dan untuk mengurangi over crowding dan mencegah peradilan pidana kita menjadi pabrik kemiskinan untuk menghapus pidana minimun khusus," lanjutnya.

Mengenai hal itu, Wamenkum Eddy Hiariej mengatakan dalam RUU Penyesuaian Pidana memang akan dihapuskan ketentuan soal pidana minimum khusus. 

Ketentuan yang dihapus, kata Eddy, hanya untuk pengguna narkoba.

"Yang kedua, kami menghapus pidana minimum khusus untuk pengguna," jelas dia.

Eddy lantas menyinggung soal kelebihan kapasitas di lapas karena tindak pidana narkotika. Dia mengungkit soal empat tahun penjara bagi pengguna 0,1 gram narkotika.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Karena itu memang kami mengusulkan untuk menghapuskan minimum khusus karena ini mohon maaf overcrowding di penjara itu yang memang dasarnya adalah narkotika," ucap Eddy.

"Bisa dibayangkan dia membawa 0,1 gram 4 tahun kenanya. 4 tahun kena itu juga membiayai negara untuk bahan makanan dan lain sebagainya," pungkasnya.

Macam-macam bentuk rokok elektrik. (foto ilustrasi)

Wacana Pelarangan Vape Harus Berbasis Bukti dan Pertimbangkan Dampak Ekonomi

Wacana pelarangan rokok elektronik (REL) atau vape kembali mengemuka, seiring berkembangnya perhatian terhadap penyalahgunaan vape untuk narkotika oleh oknum

img_title
VIVA.co.id
16 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut