2.500 Desa Ditargetkan Bisa Nikmati Akses Internet pada 2026
- ANTARA/Farhan Arda Nugraha
Jakarta, VIVA – Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan 2.500 desa yang belum terkoneksi dapat menikmati layanan akses internet pada 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa konektivitas yang merata memungkinkan warga desa memperoleh akses setara terhadap layanan pendidikan dan layanan publik serta peluang ekonomi.
"Kita sadari masih ada ketimpangan akses di berbagai daerah, untuk itu pembangunan di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas di 2026," katanya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan, Rabu.
Ilustrasi menggunakan internet.
- Freepik
Meutya mengatakan bahwa pemerintah memprioritaskan pemerataan konektivitas setelah melakukan pembangunan infrastruktur masif selama 2023-2024.
Ia menyampaikan, pembangunan infrastruktur digital dalam dua tahun terakhir telah menunjukkan dampak signifikan di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.
"Mudah-mudahan ini bisa mendorong kuatnya afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah timur Indonesia," katanya.
Dia menekankan bahwa pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun mesti dioptimalkan supaya bisa memberi dampak ekonomi yang lebih besar.
"Pemanfaatannya belum kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari pembangunan infrastruktur. Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya, sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi," ia menjelaskan.
Meutya mengatakan bahwa ruang digital diupayakan bisa menghadirkan peluang bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk berkembang bersama.
"Transformasi digital harus melahirkan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua," katanya.
Kementerian Komunikasi dan Digital menyusun arah pembangunan Indonesia Digital yang mencakup aspek terhubung, tumbuh, dan terjaga.
Pembangunan digital diarahkan untuk mewujudkan konektivitas yang merata, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ruang digital yang aman. (Ant)
Polri Ungkap Alasan RUU Perampasan Aset Penting Disahkan
Kortastipidkor Polri menyatakan dukungan terhadap rencana DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset pada Desember 2026.
