KPK Bakal Panggil Lagi Eks Menag Yaqut Pekan Ini

Eks Menag Yaqut hadiri panggilan KPK
Sumber :
  • ANTARA/Ibnu Zaki

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil kembali eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada pekan ini. Pemanggilan terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

img_title KPK Dalami Dugaan Suap Penghapusan Temuan Audit BPK di Klaten

"Apakah dalam waktu dekat akan dipanggil mantan Menteri Agama? Ya, ditunggu saja," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dilansir dari ANTARA, Selasa, 16 Desember 2025.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

KPK, kata Asep, telah mengirimkan surat pemanggilan untuk eks Menag Yaqut Cholil Staquf sejak pekan lalu. 

img_title KPK Minta KKP dan Kemenbud Evaluasi Nilai Kontrak Jasa Influencer Buntut Pengadaan Rp14,7 Miliar

"Kami waktu itu, minggu lalu ya pengiriman suratnya. Kemungkinan di minggu ini (pemanggilan, red.) kalau tidak salah ya," tutur dia.

Saat ditanya kemungkinan KPK memanggil Yaqut Cholil pada 16 Desember 2025, Asep kembali meminta awak media untuk menunggu saja.

img_title KPK Respons Pernyataan Raffi Ahmad soal Pejabat Publik Tak Masalah Terima Kerja Sama Sebagai Pekerja Seni

"Ya, saya lupa kalau besok (Selasa, 16 Desember 2025). Pokoknya ditunggu," jelasnya.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, dan menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian negara.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri.

Mereka yang dicegah adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

Rapat Komisi III DPR RI membahas RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR Setujui Laporan Timus-Timsin RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI setujui laporan hasil kerja Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) dalam pembahasan RUU Perampasan Aset soal Tindak Pidana Korupsi

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut