Irwasum: 689 Anggota Polri Dipecat Sepanjang 2025
- Tangkapan layar YouTube Divisi Humas Polri
Jakarta, VIVA – Polri mengungkapkan penegakan sanksi etik dan disiplin terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran sepanjang tahun 2025.Â
Pemaparan soal sanksi etik ini disampaikan Irwasum Polri, Komjen Pol Wahyu Widada dalam acara Rilis Akhir Tahun (RAT) 2025 Mabes Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Desember 2025.
"Pada tahun 2025 ini Polri telah menjatuhkan sebanyak 9.817 putusan sidang Kode Etik Profesi Polri," kata Wahyu.
Wahyu merinci, ribuan putusan itu terdiri dari 2.707 sanksi etik berupa pernyataan perbuatan tercela, 1.951 permintaan maaf secara lisan maupun tertulis, 1.709 sanksi Patsus selama 30 hari serta 1.196 sanksi demosi.
"689 sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), 637 sanksi tunda pangkat dan tunda pendidikan, dan 44 sanksi lainnya," tutur dia.
Selain itu, kata Wahyu, Polri juga telah menjatuhkan 5.061 putusan sidang disiplin selama 2025.
"Beberapa sanksi terkait dengan pembinaan antara lain: 1.711 sanksi penempatan dalam tempat khusus (Patsus), 1.289 sanksi teguran tertulis," ungkap Wahyu.
"804 sanksi tunda pendidikan, 510 sanksi tunda pangkat, 364 sanksi demosi, dan 393 sanksi lainnya," sambungnya.
Di sisi lain, Wahyu mengungkap ada peningkatan visibilitas pelanggaran anggota pada tahun ini.Â
Hal ini menunjukkan semakin terbukanya akses pelaporan masyarakat, meningkatnya keberanian publik untuk melapor, serta semakin transparannya sistem pengawasan internal Polri.
Sehingga mekanisme kontrol dan akuntabilitas organisasi berjalan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
"Di mana pelanggaran yang terjadi ditindak dengan tegas, tidak ditutup-tutupi, diproses secara terbuka, dan dijadikan sebagai instrumen pembelajaran institusional dalam memperkuat integritas dan profesionalisme anggota," ucapnya.
Lebih lanjut Wahyu memastikan Polri, khususnya Itwasum dan Divpropam Polri tidak hanya mengawasi anggota melainkan akan memberi tindakan tegas jika terjadi pelanggaran.
"Jadi kalau sudah diawasi, tetap melakukan pelanggaran, ya tinggal digigit. Karena kalau nggak digigit ya percuma saja. Oleh karena itu ketegasan pimpinan, dalam hal ini perintah langsung Pak Kapolri, untuk selalu menindak tegas dan jangan ragu-ragu terhadap setiap anggota yang melakukan pelanggaran, terus akan kita tindak lanjuti," pungkas Wahyu.
Febri Diansyah Tegaskan Praperadilan Dikabulkan Tak Berarti Perkara Febrie Adriansyah Gugur
Febri Diansyah menegaskan praperadilan Febrie Adriansyah hanya menguji prosedur dan tidak menghilangkan substansi perkara pokok jika dikabulkan hakim.
