Amnesty: Prajurit TNI Bukan Satpam Kejaksaan

Jakarta, VIVA – Kehadiran personel TNI berseragam di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menuai kritik tajam dari Amnesty International Indonesia. 

Baca Juga

Tak Terduga! Begini Respons Menteri Pigai Soal Vonis 2 Prajurit TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Dipangkas

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa kehadiran militer di ruang sidang bertentangan dengan prinsip peradilan yang merdeka dan bebas dari tekanan. 

"TNI itu alat negara untuk melaksanakan kebijakan negara di sektor pertahanan, bukan satuan pengamanan di ruang sidang. TNI bukan satpam jaksa," kata Usman Hamid dalam pernyataannya, Selasa, 6 Januari 2026

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Putusan Banding Hukuman Penyiram Air Keras Andrie Yunus Dipangkas



Sidang perdana mantan Mendikbud Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor

Photo :

• ANTARA FOTO/Bayu Pratama

Menurutnya, pengadilan umum merupakan wilayah kekuasaan yudikatif yang harus steril dari pengaruh militer. Kehadiran prajurit berseragam tempur di persidangan, lanjut Usman, berpotensi menciptakan suasana intimidatif bagi majelis hakim, saksi, terdakwa, serta tim penasihat hukum. 

Baca Juga

Vonis 2 Prajurit TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Dipangkas, Ada yang Jadi 2 Tahun dan Tak Jadi Dipecat

"Itu menyalahi aturan. Sudah tepat Ketua Majelis Hakim meminta mereka mundur. Bukan hanya menghalangi pandangan pengunjung sidang dan jurnalis, tapi menyalahi undang-undang. Kami mendesak Kejaksaan membatalkan pengamanan militeristik itu," ujarnya

Menurutnya, dalih ‘pengamanan’ sesuai Nota Kesepahaman (MoU) kedua instansi itu tidak mengikat pengadilan. Kejaksaan harus paham aturan dan fungsi konstitusional TNI. Keengganan untuk meminta pengamanan Polri itu cermin adanya nuansa politis pada kasus itu sekaligus konflik kejaksaan-kepolisian yang berlarut. 

Fenomena ini sekaligus menjadi antitesis pernyataan Presiden yang mengklaim tidak akan menghidupkan kembali militerisme. Realitas di sidang Pengadilan Tipikor dan meluasnya peran militer di birokrasi jelas menormalisasi praktik militerisme di pemerintahan sipil.

"Demi menjaga integritas peradilan, praktik militerisasi ruang sidang ini harus dihentikan. Cukuplah TNI menjaga persidangan di pengadilan militer saja. Tentara harus kembali ke fungsi konstitusionalnya demi menjaga supremasi sipil," tegasnya

Sebelumnya, kehadiran tiga personel TNI dalam sidang kasus dugaan korupsi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 5 Januari 2026, menuai sorotan.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah, menegur para prajurit yang berdiri di dalam ruang sidang karena dinilai menghalangi pengunjung dan jurnalis. Hakim kemudian meminta mereka mundur, hingga akhirnya ketiga personel TNI tersebut meninggalkan ruang sidang. 

Halaman Selanjutnya

Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, Roy Riady, menyatakan bahwa kehadiran prajurit TNI semata-mata untuk kepentingan pengamanan. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menjelaskan bahwa penugasan tersebut dilakukan atas permintaan Kejaksaan dan merujuk pada Nota Kesepahaman antara TNI dan Kejaksaan RI