Anggota DPR: Regulasi Digital Harus Berani, tapi Tak Represif

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti
Sumber :
  • Dok. Istimewa

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti mengatakan negara harus hadir dalam mengelola ruang digital sebagai infrastruktur yang maju. Sebab, dia menilai saat ini ruang digital telah berubah dari konsumen pasif menjadi kurator nilai. 

img_title Ketika AI Menjadi Teman Curhat Digital, Mengapa Sebagian Orang Merasa Lebih Nyaman Berbicara dengan Mesin?

"Negara belum sepenuhnya hadir dalam memastikan kualitas ruang digital sebagai ruang kebudayaan dan ruang hidup bersama. Akibatnya, kita memiliki infrastruktur yang maju, tetapi ekosistem yang rapuh secara sosial dan ekonomi kreatif," ujar Azis dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Januari 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Azis memandang negara harus mengakui bahwa ruang digital merupakan ruang kebudayaan yang harus diberi perlindungan. Menurutnya, negara harus memastikan pengelolaan ruang digital yang legal, adil dan berpihak kepada pencipta.

img_title Budaya Nusantara Kini Berpeluang Menguasai Ruang Digital

"Negara perlu memastikan pengelolaan yang legal, adil, dan berpihak pada pencipta, agar nostalgia tidak menjadi eksploitasi sepihak, melainkan sumber nilai ekonomi baru yang berkeadilan," katanya.

Kemudian, Azis juga menemukan beberapa ruang digital yang dikaitkan dengan isu hoaks dan keamanan. Ia menilai literasi digital harus naik kelas dengan cara memberikan pemahaman algoritma, etika produksi dan konsumsi konten, serta penghormatan terhadap hak cipta.

img_title Waspada Risiko Digital dalam Trading, Ini 7 Ancaman yang Bisa Bikin Modal Hilang

Azis juga menyoroti nasib konten kreator yang tak memiliki perlindungan ekonomi. Ekosistem yang sehat membutuhkan kebijakan nyata, seperti pelatihan, inkubasi, akses pembiayaan, serta kolaborasi lintas sektor antara platform, industri, komunitas, dan pemerintah.

"Regulasi digital harus bergerak adaptif dan berani, namun tidak represif. Negara hadir bukan untuk membungkam ekspresi, melainkan menjaga ruang bersama agar tetap aman, adil, dan produktif. Pendekatan dialogis, berbasis uji kebijakan, dan partisipasi publik jauh lebih relevan daripada larangan kaku yang sering tertinggal dari realitas teknologi," kata Azis.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Azis mengatakan bahwa publik menandai keinginan akan ruang digital yang lebih manusiawi. Dengan begitu, lanjut dia, ekosistem ruang digital bisa lebih menguntungkan dan bermakna.

"Di sanalah peluang politik Indonesia berada, membangun ekosistem digital yang tidak hanya ramai dan menguntungkan, tetapi juga bermakna, menghubungkan ingatan kolektif, kreativitas hari ini, dan keberanian negara menata masa depan yang lebih adil dan inklusif," pungkasnya.

Ilustrasi podcast.

Intip Masa Depan Radio Tanah Air di Era Digital

Era digital merupakan masa ketika teknologi internet, perangkat pintar, dan platform daring mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, menikmati hiburan, komunikasi.

img_title
VIVA.co.id
20 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut