Deretan Aset yang Bisa Dirampas Lewat RUU Perampasan Aset

Rapat Komisi III DPR RI dan Badan Keahlian DPR membahas RUU Perampasan Aset
Sumber :
  • ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Jakarta, VIVA – DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-undang atau RUU Perampasan Aset. RUU ini dibahas dengan tujuan untuk merampas aset hasil tindak pidana sehingga pelaku tak bisa menikmati keuntungan dari kejahatan.

img_title Wamen HAM Dukung DPR Percepat Pembahasan RUU Penyadapan, Ini Alasannya

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono mengatakan pengaturan mengenai jenis-jenis aset yang bisa dirampas menjadi salah satu instrumen penting dalam pembahasan RUU ini. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia menyebut, ruang lingkup perampasan aset difokuskan pada tindak pidana dengan motif ekonomi. 

img_title Komisi III DPR: Kasus Penyadapan Ilegal Hapus Seluruh Prestasi LSP

“Sekarang kita bicara ruang lingkup jenis tindak pidana. Perampasan aset dilakukan terhadap tindak pidana bermotif ekonomi,” ucap Bayu dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 15 Januari 2026.

Adapun jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas oleh negara, pertama, yaitu aset yang digunakan sebagai sarana kejahatan.

img_title RUU Perampasan Aset: Korban Berpeluang dapat Pengembalian Kerugian dari Pelaku Investasi Bodong

"Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana atau menghalangi proses peradilan," tutur dia.

Kedua, adalah aset yang merupakan hasil langsung dari tindak pidana. 

Ketiga, kata Bayu, yaitu aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sepanjang untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. 

Tak hanya itu, kata Bayu, aset lain berupa barang temuan diduga berasal dari tindak pidana juga bisa dirampas oleh negara meskipun belum diketahui secara pasti siapa pelakunya. 

"Dan atau aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana,” ungkap dia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bayu mencontohkan barang temuan yang dapat dirampas meski tidak langsung terkait pelaku, seperti kayu gelondongan di hutan atau barang selundupan di pelabuhan tidak resmi. 

Dia menilai, aset-aset tersebut dapat dirampas setelah proses persidangan selesai atau berkekuatan hukum tetap.

Ketua DPR, Puan Maharani

Puan Ungkap Nasib RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna

Puan Maharani mengungkap agenda pembahasan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang DPR 10 November hingga 17 Desember 2026 bersama sejumlah RUU lainnya.

img_title
VIVA.co.id
10 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut