Anggota DPR: Program MBG jadi Momentum Emas Terhadap Peternakan RI

Anggota Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko
Sumber :
  • Dok. Istimewa

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko menilai program Makan Bergizi Gratis menjadi momentum emas untuk meningkatkan kesejahteraan industri lokal unggas.

img_title Mendikdasmen Bongkar Alasan Siswa Rajin Masuk Sekolah, Ternyata karena Ini

Ia menyebut bahwa pemerintah tak boleh membiarkan industri lokal kalah saing terhadap industri global.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Pemerintah tidak boleh tinggal diam membiarkan industri lokal dihabisi oleh pemain global. Namun, keberpihakan yang dimaksud bukanlah proteksionisme buta yang menutup pintu masuk investasi asing. Keberpihakan yang cerdas adalah menciptakan lapangan bermain yang setara level playing field sambil memperkuat daya saing lokal," kata Singgih dalam keterangannya, Kamis, 26 Februari 2026.

img_title Mendikdasmen Ungkap MBG Bikin Siswa Lebih Rajin Masuk Sekolah

Singgih menyoroti dunia industri perunggasan Indonesia tengah memasuki babak baru yang menegangkan. Sebab, di penghujung tahun 2025, guncangan besar datang dari Asia Tenggara. 

Dua raksasa pakan global, De Heus Animal Nutrition asal Belanda dan CJ Feed dan Care asal Korea Selatan, memutuskan untuk bergabung. Menurutnya, akuisisi ini bukan sekadar transaksi bisnis biasa.

img_title BGN Targetkan Digitalisasi Belanja Seluruh Dapur MBG pada Januari 2027

"Kita harus jujur mengakui bahwa industri perunggasan nasional masih menghadapi pekerjaan rumah yang serius. Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) mencatat bahwa sepanjang 2025, industri masih dilanda oversupply atau kelebihan pasokan Day Old Chicken (DOC)," kata dia.

Singgih menuturkan hal itu dapat menjadi ancaman dari masuknya pemain global. Ia menilai perusahaan De Heus dapat memproduksi pakan dengan biaya lebih murah. 

"Namun, Jika peternak lokal tidak mampu mengejar efisiensi, mereka akan kalah bersaing di pasar sendiri," ujar dia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Singgih menilai pemerintah harus segera menyelesaikan masalah data dan tata kelola industri. Terutama, kata dia, fluktuasi harga livebird dan oversupply DOC yang terjadi berulang setiap tahun menunjukkan bahwa perencanaan di hulu masih lemah. Kebijakan culling DOC dan penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) yang telah berjalan perlu dievaluasi dan ditegakkan secara konsisten .

"Kemudian, akses peternak kecil terhadap teknologi dan permodalan harus diperluas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah adalah momentum emas. Jika peternak lokal tidak mampu memasok kebutuhan program sebesar ini, maka celah impor akan terbuka lebar," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut