MK Pangkas Pasal Obstruction of Justice, Ini Respons Polri

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir
Sumber :
  • Antara Foto

Jakarta, VIVA - Korps Bhayangkara mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah bunyi pasal soal perintangan proses hukum atau obstruction of justice (OOJ). Hal itu diungkap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir.

img_title Brigjen Susatyo soal Penetapan Tersangka Makar: Masih Kumpulkan Bukti

“Polri menghormati setiap putusan MK yang bersifat final dan mengikat (binding), termasuk putusan MK dalam perkara Nomor 71/PUU-XXIll/2025 tentang Uji Materi Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang memutuskan sepanjang frasa 'secara langsung atau tidak langsung’ tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” ujar dia, dikutip, Rabu, 4 Maret 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kata dia, dalam pelaksanaannya, Polri lewat Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) bakal merujuk dan berpedoman kepada putusan MK tersebut, khususnya dalam penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

img_title Pemilik 6 Rumah yang Digeledah soal Dugaan Makar Terkuak! Milik Kombes Iman Imanuddin dan Brigjen Tedjo Kusumo

Sebelumnya, MK mengubah bunyi pasal obstruction of justice atau perintangan peradilan dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar tidak mudah disalahartikan.

Melalui putusan nomor 71/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam norma Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

img_title Penembakan di Jembatan Lalove Palu Tewaskan 1 Orang dan Lukai 7 Warga, Polisi Tangkap Satu Tersangka

Dalam bagian pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan frasa "atau tidak langsung" dalam ketentuan soal perintangan peradilan memungkinkan adanya bentuk perbuatan yang tampaknya tidak eksplisit, tetapi dinilai menghambat proses peradilan.

Perbuatan itu, imbuh Arsul, seperti penyebaran disinformasi, tekanan sosial atau penggunaan perantara yang penilaiannya dilakukan secara subjektif oleh aparat penegak hukum.

Apabila dikaitkan dengan profesi pemohon, kegiatan advokat melakukan publikasi melalui media atau mengadakan diskusi publik dan seminar dalam rangka membela kliennya akan berpotensi dikategorikan sebagai bentuk perintangan peradilan secara tidak langsung.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Potensi yang sama, menurut MK, juga dapat terjadi dengan kegiatan jurnalistik yang melakukan investigasi terhadap suatu kasus yang sedang berjalan dengan tujuan memberikan informasi kepada publik.

MK menilai keberadaan frasa "atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor telah mengaburkan batas antara perbuatan yang sah dalam ruang kebebasan berekspresi dan perbuatan yang melawan hukum.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut