Prabowo Ancam Pecat Dirjen 'Untouchable' yang Membangkang ke Menteri
- ANTARA/HO-Badan Komunikasi Pemerintah RI
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam tubuh pemerintahan, mulai dari lingkungan kerja hingga tata kelola institusi. Hal itu disampaikannya dalam wawancara bersama dua jurnalis senior dan empat pengamat di kediamannya di Hambalang, Selasa 17 Maret 2026.
Dalam perbincangan tersebut, Prabowo menilai bahwa persoalan mendasar birokrasi tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada budaya dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama.
“Saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita. Kita harus beresin governance kita. Hal-hal yang kecenderungan selalu menipu. Nyelundup. iya kan? Underinvoicing, iya kan? Semua praktik-praktik itulah,” tegas Presiden Prabowo.
Menurut Prabowo, praktik-praktik menyimpang tidak bisa lagi dibiarkan dan harus dibenahi secara konsisten pada pemerintahan. Dalam diskusi tersebut, Prabowo menekankan pentingnya pembenahan dari dalam masing-masing institusi.
“Makanya saya, semua kawan-kawan di semua lembaga saya tanya, You (Anda) bersihkan dirimu, atau You (Anda) nanti akan dibersihkan, dan Saya lihat beberapa menteri saya sudah kelihatan sudah mulai benar. Ada orang yang kelihatan soft, tapi ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal, langsung dipecat,” jelas Presiden Prabowo.
Penegasan tersebut kemudian diperkuat dengan contoh di tingkat kabinet. Presiden Prabowo menyinggung langkah yang diambil Menteri Pekerjaan Umum sebagai bagian dari upaya pembenahan internal.
“Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, Pak Dody ya, orangnya kan baik, tapi ada yang mau main-main, dia praaak, dia pecat dua dirjen,” ucap Presiden Prabowo.
Hal tersebut merujuk pada langkah yang diambil Menteri PU Dody Hanggodo dalam melakukan bersih-bersih. Salah satunya penindakan terhadap pejabat setingkat Dirjen di lingkungan Kementerian PU dimana dua pejabat tersebut diketahui mengundurkan diri setelah melalui proses evaluasi dan pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin berat, sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas di internal kementerian.
Meski demikian, Prabowo mengakui bahwa proses pembenahan tersebut tidak berjalan mudah. Ia mengungkap adanya tantangan serius, terutama resistensi dari dalam institusi itu sendiri.
“Kita menemukan deep-state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Akhirnya kita pecatkan banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan," ujar Prabowo.
Fasilitas di NTB dan NTT Belum Lengkap, Pramono Anung: Jakarta Siap Bantu Gelar PON 2028
Pramono Anung mengungkap kesepahaman dengan Menpora serta gubernur NTB dan NTT. Jakarta siap menjadi tuan rumah pendukung PON 2028 jika fasilitas belum tersedia.
