Kunker ke Jepang, Prabowo Bakal Bertemu Kaisar Naruhito
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Jepang dalam rangka kunjungan resmi pada Minggu, 29 Maret 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang.
Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.35 WIB. Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya mengatakan bahwa dalam kunjungan resmi tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan sejumlah agenda penting.Â
"Salah satunya adalah Presiden Prabowo akan melakukan state call kepada Kaisar Jepang Naruhito," ujar Seskab Teddy dalam keterangannya, Minggu, 29 Maret 2026.
Presiden Prabowo Bertolak ke Jepang
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Selain itu, Presiden Prabowo juga diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang akan berlangsung di Akasaka Palace, Tokyo.Â
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang.Â
"Ada beberapa kerja sama di bidang investasi, energi, kelautan, dan digital," jelas Seskab Teddy.
"Usai menyelesaikan rangkaian kunjungan di Jepang, Presiden Prabowo dan rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Republik Korea untuk melaksanakan kunjungan berikutnya," ungkap Seskab Teddy.
Rangkaian lawatan ini menjadi bagian dari diplomasi aktif Indonesia dalam memperkuat posisi strategis di kawasan Asia Timur. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jepang adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Gerindra soal Desakan Prabowo Berhentikan Wapres, Singgung Kewenangan
Partai Gerindra mengingatkan agar desakan politik terkait pemberhentian Wakil Presiden tidak ditempatkan seolah menjadi kewajiban konstitusional Presiden.
