Tanggapi Deddy Sitorus, Gibran Ajak Anggota DPR Berkantor di IKN
- YouTube Yusril Ihza Mahendra Official
Jakarta, VIVA – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi masukan dari anggota DPR untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan mengajak elemen eksekutif, yudikatif dan legislatif turut berkantor di sana.
"Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan Yang Terhormat Deddy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN," kata Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dalam keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
"Karena IKN telah ditetapkan sebagai ibu kota politik di tahun 2028. Sehingga penyelenggaraan negara baik dari sisi eksekutif, yudikatif dan legislatif harus terpenuhi," kata Wapres menambahkan.
Sebelumnya dalam rapat dengan Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono pada Senin 30 Maret, anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus sempat menyinggung soal wacana Wapres Gibran untuk berkantor di IKN.
Pernyataan itu dilontarkan Deddy sembari menekankan pentingnya pemanfaatan gedung-gedung yang telah dibangun di IKN. Dia meminta Kepala OIKN Basuki berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini.
"Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana, dong, tinggal. Uang negara itu barang," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut Wapres Gibran bisa berkantor di IKN mulai tahun ini karena gedung dan fasilitas pendukungnya telah rampung.
Menurut Basuki, persiapan juga sudah dilakukan sejumlah staf Wapres yang berada di sana.
Basuki berharap rencana Wapres berkantor di IKN bisa segera direalisasikan.
"Kalau saya, rumah saya sekarang di sana, ya. Jadi saya berharap itu terjadi, akan ada beliau benar-benar akan berkantor di sana. Harapan saya," kata Basuki. (Ant)
Gibran Tunjukkan Salinan Riwayat Pendidikannya di PTUN: Bentuk Keterbukaan ke Rakyat Indonesia
Wapres Gibran melalui tim kuasa hukumnya Muhammad Rullyandi menunjukkan berkas salinan riwayat pendidikannya kepada awak media dan majelis hakim di PTUN Jakarta
