Prabowo Sentil Pengusaha yang Bandel: 8 Tahun Dablek Terus!
- Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto menyentil pengusaha tambang ilegal yang masih bandel dan mengabaikan aturan. Sebab, Prabowo menyebut izin usaha tambangnya sudah dicabut.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyerahkan uang Rp11,4 triliun kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 10 April 2026.
"Sudah ada keputusan Mahkamah Agung berbelas tahun tidak dieksekusi, sudah ada izin yang dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia, delapan tahun si pengusaha itu dablek terus, dia laksanakan tambang tanpa izin," kata Prabowo.
Bahkan, Kepala Negara menyebut pengusaha bandel itu telah menghina para pahlawan Indonesia yang sudah gugur dan tidak menghormati kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Dia mentertawakan Republik Indonesia, dia meludahi pengorbanan mereka-mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia, dia tidak hormat sama NKRI," ucap dia.
Maka itu, Prabowo memerintahkan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto untuk menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku.
"Dia tidak mau kerja sama, pidanakan, kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan dukungannya terhadap upaya pemulihan keuangan negara oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Prabowo sendiri mengaku mendapatkan banyak informasi soal adanya ancaman dan intimidasi yang diterima oleh Satgas PKH saat bekerja.Â
Oleh karenanya, ia memastikan berdiri di belakang Satgas PKH. Prabowo juga mengaku akan menggunakan semua kewenangan yang ada untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
"Kalau ada yang menghalangi Satgas PKH dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia dan percayalah saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan," jelasnya.Â
Presiden Prabowo Akui Banyak Kekurangan Program MBG, 353 Orang Dipecat dan Minta Pelanggar Dibersihkan
Presiden Prabowo mengakui ada banyak kekurangan dalam program MBG dan meminta pelanggar ditindak tegas. Sebanyak 353 orang disebut telah diberhentikan.
