Kasus Korupsi DJKA Sumut, Independensi dan Netralitas Hakim Disorot

Sidang kasus korupsi di DJKA wilayah Sumatera Utara
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA – Pendiri Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan netralitas hakim dalam perkara kasus dugaan korupsi proyek Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Sumatera Utara. 

img_title Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp2 Triliun, Eks Wali Kota Bekasi Diperiksa Kejagung

“Keterlibatan politik dalam ruang sidang sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan,” kata Saiful Anam kepada wartawan Minggu 12 April 2026. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hal ini menyusul adanya keterangan dari salah satu terdakwa yang meyebut adanya dugaan aliran dana korupsi untuk kepentingan politik, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut.

img_title Terkuak! Modus Korupsi Kebun Binatang Surabaya, Pengacara Diduga Minta Rp1,5 Miliar untuk Tutup Perkara

Anam menekankan bahwa hakim harus teguh pada objetivitas dan independensi hakim adalah pilar utama dalam menegakkan keadilan. 

Sudah seharusnya, hakim tidak boleh berpihak kepada siapa pun, apalagi terlibat dalam kepentingan politik yang dapat mencederai proses hukum.

img_title Pramono Minta Istri ASN DKI Jakarta Ingatkan Suaminya Tak Korupsi

Sebab, kata Anam, jika hakim gagal menjaga netralitas dan justru terlihat memihak, maka publik tidak hanya akan meragukan putusan yang dihasilkan, tetapi juga dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi peradilan secara keseluruhan. 

“Dalam kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin masyarakat akan menghakimi hakim secara moral, karena dianggap tidak menjalankan amanah dengan benar,” ujar Anam.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Oleh karenanya, sambung Anam, hakim harus menjaga jarak dari segala bentuk kepentingan, termasuk politik, serta tetap berpegang teguh pada kode etik dan prinsip keadilan. 

Dengan begitu kepercayaan publik dapat tetap terjaga dan hukum benar-benar menjadi panglima dalam setiap proses peradilan.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution.

Bobby Nasution Naikkan UMP Sumut 2027 Jadi Rp 3,41 Juta

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2027 naik menjadi sebesar Rp3,41 juta dari tahun sebelumnya Rp3,22 juta

img_title
VIVA.co.id
22 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut