Kasus Korupsi DJKA Sumut, Independensi dan Netralitas Hakim Disorot

Sidang kasus korupsi di DJKA wilayah Sumatera Utara
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA – Pendiri Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan netralitas hakim dalam perkara kasus dugaan korupsi proyek Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Sumatera Utara. 

img_title Mangkir dari Panggilan Kejagung, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Dipanggil Lagi soal Kasus Rp2 Triliun

“Keterlibatan politik dalam ruang sidang sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan,” kata Saiful Anam kepada wartawan Minggu 12 April 2026. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hal ini menyusul adanya keterangan dari salah satu terdakwa yang meyebut adanya dugaan aliran dana korupsi untuk kepentingan politik, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut.

img_title Tersangka Korupsi Kementerian ATR/BPN Beri Uang Rp70 M Buat Muktamar NU, Klaim Salah Tangkap

Anam menekankan bahwa hakim harus teguh pada objetivitas dan independensi hakim adalah pilar utama dalam menegakkan keadilan. 

Sudah seharusnya, hakim tidak boleh berpihak kepada siapa pun, apalagi terlibat dalam kepentingan politik yang dapat mencederai proses hukum.

img_title KPK Beberkan Cara Tersangka Korupsi Dana BNPB Raup Uang, Modusnya Bikin Geleng Kepala

Sebab, kata Anam, jika hakim gagal menjaga netralitas dan justru terlihat memihak, maka publik tidak hanya akan meragukan putusan yang dihasilkan, tetapi juga dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi peradilan secara keseluruhan. 

“Dalam kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin masyarakat akan menghakimi hakim secara moral, karena dianggap tidak menjalankan amanah dengan benar,” ujar Anam.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Oleh karenanya, sambung Anam, hakim harus menjaga jarak dari segala bentuk kepentingan, termasuk politik, serta tetap berpegang teguh pada kode etik dan prinsip keadilan. 

Dengan begitu kepercayaan publik dapat tetap terjaga dan hukum benar-benar menjadi panglima dalam setiap proses peradilan.

Rapat Komisi III DPR RI membahas RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR Setujui Laporan Timus-Timsin RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI setujui laporan hasil kerja Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) dalam pembahasan RUU Perampasan Aset soal Tindak Pidana Korupsi

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut