Kasus Korupsi DJKA Sumut, Independensi dan Netralitas Hakim Disorot

Sidang kasus korupsi di DJKA wilayah Sumatera Utara
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA – Pendiri Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan netralitas hakim dalam perkara kasus dugaan korupsi proyek Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Sumatera Utara. 

img_title Mantan Plt Bupati Sabu Raijua Jadi Tersangka Korupsi Rp3,8 Miliar, Langsung Dijebloskan ke Rutan

“Keterlibatan politik dalam ruang sidang sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan,” kata Saiful Anam kepada wartawan Minggu 12 April 2026. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hal ini menyusul adanya keterangan dari salah satu terdakwa yang meyebut adanya dugaan aliran dana korupsi untuk kepentingan politik, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut.

img_title Prabowo Ungkap Kebocoran APBN Rp400 Triliun, 30 Persen Belanja Negara Diduga Hangus

Anam menekankan bahwa hakim harus teguh pada objetivitas dan independensi hakim adalah pilar utama dalam menegakkan keadilan. 

Sudah seharusnya, hakim tidak boleh berpihak kepada siapa pun, apalagi terlibat dalam kepentingan politik yang dapat mencederai proses hukum.

img_title KPK Sebut TNI Sudah Periksa Prajurit Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Apa Hasilnya?

Sebab, kata Anam, jika hakim gagal menjaga netralitas dan justru terlihat memihak, maka publik tidak hanya akan meragukan putusan yang dihasilkan, tetapi juga dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi peradilan secara keseluruhan. 

“Dalam kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin masyarakat akan menghakimi hakim secara moral, karena dianggap tidak menjalankan amanah dengan benar,” ujar Anam.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Oleh karenanya, sambung Anam, hakim harus menjaga jarak dari segala bentuk kepentingan, termasuk politik, serta tetap berpegang teguh pada kode etik dan prinsip keadilan. 

Dengan begitu kepercayaan publik dapat tetap terjaga dan hukum benar-benar menjadi panglima dalam setiap proses peradilan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna

Usai 6 Lokasi Digeledah, Hari Ini Giliran Wali Kota Bekasi Diperiksa Kejagung

Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam kasus dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO).

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut