PDIP Nilai Ambang Batas Parlemen Idealnya 5,5 hingga 6 Persen

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan
Sumber :
  • Yeni Lestari/VIVA

Jakarta, VIVA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ideal yaitu pada kisaran 5,5 hingga 6 persen.

img_title DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment dalam RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya

Hal itu disampaikan Said merespons usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengusulkan ambang batas parlemen dengan jumlah komisi di DPR RI.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Kalau dikaitkan dengan jumlah komisi dan AKD (alat kelengkapan dewan), yang ideal memang 38 kursi, ya sekitar 5,5 sampai 6 persen. PDI Perjuangan pada tingkat itu,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 Mei 2026.

img_title Yusril Dorong Pengusutan Aktor Intelektual di Balik Dugaan Penyadapan Presiden

Said menuturkan, angka 38 kursi tersebut dihitung dari 19 komisi di DPR RI yang masing-masing dikalikan dua representasi per partai politik.

“Itu artinya 19 dikali dua, 38 kursi. Itulah jumlah minimal karena kalau hanya komisi saja dengan satu orang, representasi keterwakilan tidak akan terpenuhi,” kata dia.

img_title Syahrul Aidi Langsung Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin usai Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Berbeda dengan usulan Yusril yang menyebut ambang batas minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi di DPR RI, Said menilai angka tersebut belum ideal untuk representasi fraksi.

Selain itu, Said juga mengusulkan agar ambang batas parlemen diterapkan secara berjenjang hingga tingkat daerah, mulai dari DPR RI hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

“Katakanlah kalau tingkat nasional 6 persen, maka di tingkat provinsi 5 persen dan tingkat kabupaten/kota 4 persen,” katanya.

Menurut dia, penerapan ambang batas di tingkat daerah penting untuk memperkuat kelembagaan legislatif daerah dan mendukung efektivitas pemerintahan.

“Kalau di provinsi dan kabupaten/kota tidak ada parliamentary threshold, itu akan menyulitkan DPRD dan pemerintah daerah. Harus paralel dari atas sampai ke bawah,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI dijadikan acuan ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu.

Ia menyebut setiap partai politik perlu memperoleh minimal 13 kursi di DPR RI, sesuai jumlah komisi yang saat ini berjumlah 13.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Misalnya yang dijadikan acuan adalah berapa komisi yang ada di DPR. Itu seyogianya diatur dalam undang-undang,” kata Yusril.

Menurut Yusril, partai yang tidak mencapai ambang tersebut dapat membentuk koalisi atau bergabung dengan fraksi lain, sehingga tidak ada suara pemilih yang hilang. (Ant)

Ketua DPR RI Puan Maharani

Komentar Menohok Puan saat Ditanya soal Gibran Singung Buat Kecewa PDIP

Ketua DPP PDIP Puan Maharani lontarkan komentar menohok saat ditanya soal eks Wapres Gibran menyesal meninggalkan PDIP hingga membuat kecewa PDIP. Menyikapi

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut