BPOM soal Wacana Larangan Total Vape: Tidak Bisa Keseluruhan
- Dok BPOM
VIVA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, meminta usulan pelarangan total rokok elektrik atau vape dikaji lebih matang sebelum diputuskan pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek ilmiah, ekonomi, dan sosial.
Taruna menegaskan pelarangan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh tanpa dasar yang jelas. Ia mengatakan BPOM akan menentukan kebijakan berdasarkan tingkat bahaya produk tersebut.
“Tiga hal itu yang menjadi landasan Badan POM untuk menentukan, apakah dilarang atau tidak. Mana yang betul-betul berbahaya, itu yang dilarang,” ujar Taruna dalam keterangan tertulis, diterima di Jakarta Senin 11 Mei 2026.
Vape atau rokok elektrik.
- Shamieh Law
Pernyataan itu muncul setelah adanya usulan pelarangan vape akibat penyalahgunaan cairan rokok elektrik yang dicampur narkotika. Namun, berdasarkan keterangan BNN, penyalahgunaan tersebut ditemukan pada produk ilegal yang tidak memiliki pita cukai.
Taruna menegaskan vape saat ini masih merupakan produk legal di Indonesia sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
“Itu harus diatur secara tegas. Mana yang dilarang, mana yang tidak. Tidak bisa keseluruhan,” katanya.
BPOM juga menyatakan siap menjalankan tugas pengawasan rokok elektronik mulai Juli 2026 dengan memperkuat pengawasan terhadap produk ilegal dan penyalahgunaan vape di masyarakat.
Awalnya Cuma Dikira 1,6 Ton, Ternyata Isi Kapal Ini Capai 2,6 Ton Sabu Cair
Pengungkapan jaringan narkoba lintas negara kembali dilakukan aparat gabungan. Sebanyak 2,6 ton sabu cair ditemukan di sebuah kapal yang dicegat di perairan Bengkalis.
