Sahroni: Aparat Bekingi Kejahatan Harus Dipecat dan Proses Pidana!
- ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung sikap tegas Presiden RI Prabowo terhadap oknum aparat penegak hukum yang membekingi tindakan ataupun kejahatan ilegal.
"Komisi III 1000% mendukung ketegasan Presiden Prabowo untuk menindak seluruh oknum aparat yang masih coba-coba menjadi beking tindak kejahatan," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis, 21 Mei 2026.
Sahroni menyebut komitmen tegas yang disampaikan Presiden Prabowo dan Kapolri dalam menindak aparat yang membekingi kejahatan ilegal itu dipatuhi. Dia tidak ingin, arahan yang disampaikan justru diacuhkan oleh oknum aparat demi keuntungan sepihak.
"Nah Presiden dan Kapolri sudah komit, maka jajaran di bawah ya harus patuh. Karena kadang arahan dari pimpinan tertingginya sudah clear sedari awal, namun jajaran di bawah yang masih suka curi-curi kesempatan," tutur dia.
"Maka dengan ini jangan ragu lakukan PTDH dan proses pidana terhadap setiap oknum yang masih nekat jadi beking,” sambungnya.
Sahroni menegaskan di era kepemimpinan Presiden Prabowo, tidak boleh ada lagi ruang bagi aparat menyalahgunakan kewenangan dengan berlindung di balik pangkat dan kekuasaan.
“Karena di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tidak peduli seberapa tinggi pangkat, seberapa besar pengaruhnya, kalau masih main-main merugikan masyarakat, pasti disikat habis. Tidak ada pandang bulu,” pungkas Sahroni.
Presiden Prabowo Subianto
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan peringatan keras terhadap praktik penyelewengan pejabat dan dugaan keterlibatan aparat membekingi tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian negara.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di ruang rapat paripurna DPR, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Kepala Negara menegaskan pemerintah akan memakai teknologi canggih untuk memburu berbagai bentuk pelanggaran.
Prabowo menekankan bahwa era pejabat bermain-main dengan aset tersembunyi akan segera berakhir. Pemerintah, kata dia, kini memiliki kemampuan teknologi untuk melacak berbagai bentuk penyimpangan hingga ke titik paling tersembunyi.
“Saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah,” kata Prabowo.
Dia menyebut kemampuan teknologi modern saat ini bahkan mampu mendeteksi bunker bawah tanah yang diduga dipakai untuk menyembunyikan kekayaan ilegal.
