Presiden Prabowo Beri Taklimat ke 1.000 Perwira di Seskoad
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA –Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya itu, Prabowo memberikan taklimat kepada sekitar 1.000 perwira di Seskoad.
"Presiden Prabowo memberi taklimat kepada 1.000 perwira siswa Sesko TNI dan Sespimti Polri, perwira siswa Sesko AD, AL, AU dan Sespimmen Polri," tulis keterangan dari Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip Senin, 25 Mei 2026.
Tak hanya menyampaikan taklimat, Prabowo juga akan meresmikan Perpustakaan dan Museum di Seskoad, Bandung.
Dalam unggahan yang sama, Presiden tampak tiba di Bandung disambut oleh masyarakat, sebagian dari mereka adalah pelajar yang tampak antusias melambaikan tangan ke arah mobil Kepala Negara.
Presiden sebelumnya juga memberikan taklimat kepada peserta Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026 di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 24 Mei 2026.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Minggu mengatakan program tersebut dirancang oleh Presiden Prabowo untuk menyiapkan calon pemimpin perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) di masa mendatang.
"Program ini dipersiapkan untuk membentuk calon pemimpin perusahaan-perusahaan BUMN di masa mendatang," kata Seskab Teddy.
Ia menyampaikan sebanyak 400 peserta mengikuti angkatan perdana program tersebut sebagai upaya pemerintah memperkuat kualitas kepemimpinan di lingkungan BUMN.
PFLP dirancang untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan tata kelola BUMN yang baik melalui penguatan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan integritas.
Program pendidikan tersebut berlangsung selama sembilan bulan dan dibagi dalam tiga tahap utama, dimulai dengan pembentukan karakter dan disiplin selama tiga bulan pertama. (Ant)
Yusril Minta Definisi Keuangan Negara Diperjelas, Soroti Risiko Bisnis BUMN Jadi Kasus Korupsi
Yusril Ihza Mahendra meminta definisi keuangan negara diperjelas lagi untuk memberi kepastian hukum terkait kerugian BUMN, risiko bisnis serta pemberantasan korupsi.
