Legislator DPR: MBG Program Mulia, Harus Bersih dari Penyimpangan
- Dok BGN
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menyatakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program sosial yang memiliki tujuan mulia untuk membantu masyarakat, terutama anak-anak kurang mampu.
Meski begitu, dia menyebut pelaksanaan program MBG harus dievaluasi dan bersih dari berbagai potensi penyimpangan.
Sebab, program MBG justru semakin penting sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat gejolak geopolitik dan geoekonomi global.
“Di situasi segenting ini, program seperti MBG justru harus menjadi tameng pelindung rakyat. Jangan sampai niat baiknya rusak karena salah kelola di lapangan,” ucap Firman dalam keterangannya, Jumat, 19 Juni 2026.
Dia menjelaskan, konflik geopolitik, perang dagang, hingga fluktuasi harga pangan dan energi dunia telah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Kenaikan harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli dinilai semakin membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Maka dari itu, ia mendukung langkah pemerintah yang melakukan moratorium, evaluasi, serta audit investigasi terhadap pelaksanaan program MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal.
“MBG harus kembali ke tujuan awalnya, yakni menyasar masyarakat tidak mampu, terutama di wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” tuturnya.
Firman juga mengingatkan pemerintah agar terbuka terhadap berbagai masukan yang berkembang di masyarakat, termasuk kritik dari kalangan mahasiswa.
Selain itu, ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa dan nelayan.
Ia menyoroti adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pengadaan barang dan jasa maupun penggunaan anggaran pada sejumlah program, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Di sisi lain, Firman mengimbau masyarakat untuk tidak menjadikan program MBG sebagai alat politik maupun sarana memecah belah masyarakat. Ia meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita harus mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses secara tuntas dan transparan. Siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan keuangan negara harus diproses sesuai hukum tanpa tebang pilih,” tegasnya.
BGN Siapkan Aplikasi Loka MBG, Transaksi Kebutuhan SPPG Bakal Lebih Transparan
BGN menyiapkan Loka MBG, aplikasi marketplace yang dirancang untuk menghubungkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan asosiasi dan koperasi petani.
