Prabowo: Tidak Boleh Ada yang Kebal Hukum!

Prabowo Subianto dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo
Sumber :
  • tvOnenews/Julio Trisaputra

Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh anggota Polri menegakkan hukum dengan adil tanpa pandang bulu. Kata dia, hukum harus menjadi pelindung dan memberikan rasa aman kepada rakyat. 

img_title Idham Azis Absen saat 10 Eks Kapolri Temui Prabowo, Dai Bachtiar Buka Suara

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara puncak perayaan HUT ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu, 1 Juli 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Negara kita adalah negara hukum, karena itu hukum harus kita tegakkan, hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur," ucap Prabowo.

img_title Cerita Eks Kapolri Dai Bachtiar Soal Reaksi Prabowo saat Tahu Dirinya Disadap Listyo Sigit

Prabowo pun menekankan hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum, kata dia, tidak boleh menjadi alat bagi mereka yang memiliki uang.

"Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas," kata dia.

img_title Pengakuan Mengejutkan Dudung Soal Penyadapan, Kemenko Polkam Katanya Juga Jadi Sasaran

"Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu kelompok mana pun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," sambungnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kata Prabowo, rakyat yang paling lemah harus mendapatkan perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. 

"Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya," pungkas Prabowo.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Hasto PDIP Sebut Penyadapan Prabowo adalah Politik Sandera, Singgung Penerima Informasi Akhir dari Listyo Sigit

Hasto Kristiyanto menyebut penyadapan terhadap Prabowo hingga Megawati sebagai politik sandera. PDIP desak polisi mengungkap pihak yang menjadi penerima informasi akhir.

img_title
VIVA.co.id
10 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut