Ini Alasan di Balik Pemotongan Anggaran MBG Tahun 2027, Ternyata Karena...
- ANTARA FOTO/Maulana Surya
Jakarta, VIVA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan akan lebih rendah pada 2027. Penyesuaian tersebut dilakukan bukan karena pengurangan kualitas program, melainkan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan di lapangan.
Menurut Said, besaran anggaran disusun dengan mempertimbangkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dibutuhkan, serta target penerima manfaat yang akan dilayani pada tahun depan.
Ia memperkirakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis pada 2027 tidak akan melebihi Rp174 triliun.
Anggaran Disesuaikan dengan Kebutuhan Dapur MBG
Said menjelaskan, perhitungan anggaran dilakukan setelah memperkirakan jumlah dapur MBG yang akan beroperasi di seluruh Indonesia.
Berdasarkan proyeksi yang dimiliki DPR, kebutuhan SPPG diperkirakan mencapai sekitar 21 ribu titik.
Selain itu, penyusunan anggaran juga mempertimbangkan jumlah sasaran penerima manfaat yang diperkirakan mencapai sekitar 84 juta siswa.
Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, menurut Said, kebutuhan anggaran program menjadi lebih terukur dibandingkan perkiraan sebelumnya.
“Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujar Said di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin, 6 Juli 2026.
Penurunan Anggaran Bukan karena Program Dikurangi
Said menegaskan penyesuaian anggaran bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menjelaskan, anggaran yang lebih rendah justru merupakan hasil perhitungan berdasarkan kebutuhan aktual, sehingga tidak perlu dipandang sebagai pengurangan kualitas program.
Menurutnya, pembahasan mengenai besarnya anggaran tidak seharusnya hanya berfokus pada nominal, melainkan pada efektivitas pelaksanaan program.
“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa, tapi ketika turun, ‘Lah kok turun?’, bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas,” katanya.
Kualitas Gizi Tetap Menjadi Prioritas
Lebih lanjut, Said memastikan penyesuaian anggaran tidak akan memengaruhi kualitas makanan bergizi yang diterima para penerima manfaat.
Ia menekankan bahwa pemerintah dan DPR tetap menjadikan tata kelola program sebagai prioritas utama agar pelaksanaan MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.
