Program MBG Disebut Telah Libatkan 57.600 Pelaku UMKM di Berbagai Daerah

Menteri UMKM, Maman Abdurahman
Sumber :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Jakarta, VIVA – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang usaha bagi puluhan ribu pelaku UMKM di berbagai daerah.

img_title MBG Prasmanan Diperluas, BGN Tetapkan Standar Pelaksanaan yang Ketat

Hingga saat ini, sebanyak 57.600 UMKM telah dilibatkan sebagai pemasok dalam program nasional tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, konsistensi pelaksanaan MBG diyakini akan membentuk ekosistem usaha yang semakin kuat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil di tingkat kecamatan hingga pedesaan.

img_title Lapangan Kerja dan UMKM Lokal Masuk dalam Pembahasan Investasi Daerah

"Konsistensi pelaksanaan MBG akan membentuk ekosistem usaha yang memberikan manfaat luas bagi UMKM, terutama pelaku usaha di tingkat kecamatan dan pedesaan," ujar dikutip Kamis, 16 Juli 2026.

Menurut Maman, dalam ekosistem MBG, pelaku usaha menengah berperan mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sedangkan usaha mikro dan kecil menjadi pemasok berbagai kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG.

img_title Satgas PKH Bongkar Dugaan Pelanggaran di Riau, Dua Perusahaan Kena Penertiban

Selain mendorong keterlibatan UMKM dalam MBG, pemerintah juga terus memperkuat pemberdayaan pelaku usaha melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitasi legalitas usaha, sertifikasi, hingga pembinaan kewirausahaan melalui ratusan inkubator bisnis.

"Lembaga inkubator akan menjadi perpanjangan tangan Kementerian UMKM dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada UMKM sehingga implementasinya lebih terukur, efektif, dan tepat sasaran," kata Maman.

Kata dia, pemerintah juga terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dengan memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan berorientasi pada manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Dari pagu anggaran sebesar Rp437,21 miliar pada 2025, realisasi anggaran mencapai Rp425,65 miliar atau 97,36 persen. Capaian tersebut menempatkan Kementerian UMKM pada peringkat ke-16 dari 45 kementerian dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi," ujar Maman.

Menurut Maman, keberhasilan sebuah kementerian tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari dampak program yang dijalankan terhadap masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Keberhasilan penggunaan anggaran pemerintah tidak hanya diukur dari tingkat penyerapannya, tetapi juga dari dampak program kementerian yang dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Maman.

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp270 triliun kepada 2,75 juta debitur melalui berbagai lembaga pembiayaan. Selain itu, pemerintah juga memperluas fasilitasi legalitas usaha, sertifikasi, hingga pembinaan kewirausahaan melalui ratusan inkubator bisnis.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut