Anggota DPR: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Beriringan
- dok. istimewa
Jakarta, VIVA – Keluhan Wakil Ketua DPP Apindo Nurjaman yang menilai dunia usaha sulit mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri merupakan anomali tersendiri. Indonesia saat ini ada 1,03 juta sarjana yang masih menganggur.
Data BPS melalui Sakernas Mei 2026 mencatat jumlah pengangguran Indonesia mencapai 7,22 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,65 persen. Sekitar 1,03 juta di antaranya merupakan lulusan pendidikan tinggi D-IV/S1/S2/S3.
Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto menilai kondisi tersebut merupakan paradoks yang menunjukkan adanya persoalan struktural dalam hubungan pendidikan dan dunia kerja.
“Jangan salahkan SDM kita yang tidak memenuhi kualifikasi industri. Coba kita koreksi diri, apakah sistem pendidikan kita sudah memikirkan ke mana lulusannya nanti akan tertampung,” ujar Pulung dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, jika industri kekurangan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu sementara jutaan orang mencari pekerjaan, persoalannya tidak dapat semata-mata diletakkan pada kualitas pencari kerja.
“Kalau industri bilang kekurangan tenaga kerja, sementara di luar sana jutaan orang mencari pekerjaan, berarti ada mismatch. Pertanyaannya bukan hanya apakah SDM kita berkualitas, tetapi apakah sistem pendidikan kita menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan perekonomian,” katanya.
Persoalan ini semakin jelas jika melihat data skill mismatch. Apindo dalam pemaparannya pada September 2026 menyebut sekitar 38 persen pekerja mengalami vertical mismatch dan 33,5 persen mengalami horizontal mismatch. Artinya, terdapat persoalan ketidaksesuaian antara tingkat atau bidang pendidikan dengan pekerjaan yang dijalankan.
Pulung menilai salah satu cara memperkecil kesenjangan tersebut adalah memperkuat program magang mahasiswa dan peserta didik di dunia industri.
Namun, menurutnya, magang tidak boleh sekadar menjadi formalitas untuk memenuhi kewajiban akademik. Program magang harus dirancang sebagai bagian dari proses pembentukan kompetensi dan transisi dari pendidikan menuju dunia kerja.
“Mahasiswa jangan baru mengenal dunia industri setelah lulus. Mereka harus sudah bersentuhan dengan dunia kerja ketika masih kuliah. Di situlah mereka mengetahui kompetensi apa yang benar-benar dibutuhkan dan industri juga bisa melihat potensi calon tenaga kerja,” ujar Pulung.
Karena itu, pemerintah perlu mendorong kemitraan yang lebih kuat antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan vokasi, dan dunia usaha. Program magang dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan sektor industri, disertai standar kompetensi dan evaluasi yang jelas.
