Ibas: PPHN Harus Lahir dari Konsensus Nasional dan Partisipasi Publik

Wakil Ketua MPR RI, Ibas Yudhoyono
Sumber :
  • dok. istimewa

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi publik, dan konsensus nasional dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

img_title Dari Piloting hingga Implementasi Nasional, PNM Perluas Akses Pembiayaan 8% bagi Nasabah Mekaar

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam forum diskusi akademik bertajuk “Haluan Negara, Haluan Masa Depan: Refleksi Akademik atas Urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara bagi Masa Depan Indonesia” di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ibas menilai proses perumusan arah pembangunan nasional harus dibangun melalui budaya kepemimpinan yang mau mendengar berbagai pandangan. 

img_title Profil Abdoel Moethalib Sangadji, Putra Maluku yang Kini Resmi Menyandang Gelar Pahlawan Nasional

Menurutnya, pemimpin dan wakil rakyat perlu mendengar kebutuhan, aspirasi, serta pemikiran masyarakat untuk memahami tantangan bangsa di masa depan.

“Sebagai pemimpin dan sebagai wakil rakyat, kita perlu lebih banyak mendengar. Dengan mendengar, kita bisa memahami apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dipikirkan untuk masa depan bangsa Indonesia,” ujar Ibas dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).

img_title Hasto Ajak Mahasiswa UBK Miliki Cara Pandang Geopolitik: Bela Kepentingan Nasional di Dunia

Di sisi lain, Ibas menegaskan bahwa kepemimpinan juga membutuhkan visi. Menurutnya, Indonesia membutuhkan arah jangka panjang yang mampu menjadi pijakan bersama dalam menghadapi perubahan zaman.

“Sebagai pemimpin, kita harus memiliki visi tentang bagaimana memimpin negeri ini, terlebih dalam era demokratisasi ketika rakyat menjadi bagian utama dari proses kepemimpinan nasional maupun daerah,” katanya.

Ibas menegaskan, pembahasan PPHN tidak semestinya diarahkan untuk menghasilkan sebuah legacy politik semata. Yang lebih penting adalah memastikan gagasan yang dirumuskan benar-benar memberikan manfaat dan dampak bagi bangsa Indonesia.

Karena itu, ia memandang penting melakukan refleksi menyeluruh terhadap perjalanan ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Ini bukan soal mencari legacy. Kita harus bertanya, apakah apa yang kita susun hari ini benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi bangsa Indonesia,” ujar Ibas.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurutnya, pengalaman perubahan konstitusi menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia bukan sesuatu yang tidak dapat dievaluasi. Empat kali perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadi bagian penting dari perjalanan konstitusional Indonesia.

Karena itu, pembahasan PPHN perlu ditempatkan dalam kerangka refleksi yang lebih luas mengenai Indonesia, konstitusi, pemerintahan, demokrasi, dan arah pembangunan nasional.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut