Ibas: PPHN Harus Lahir dari Konsensus Nasional dan Partisipasi Publik
- dok. istimewa
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi publik, dan konsensus nasional dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Hal tersebut disampaikan Ibas dalam forum diskusi akademik bertajuk “Haluan Negara, Haluan Masa Depan: Refleksi Akademik atas Urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara bagi Masa Depan Indonesia” di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.
Ibas menilai proses perumusan arah pembangunan nasional harus dibangun melalui budaya kepemimpinan yang mau mendengar berbagai pandangan.
Menurutnya, pemimpin dan wakil rakyat perlu mendengar kebutuhan, aspirasi, serta pemikiran masyarakat untuk memahami tantangan bangsa di masa depan.
“Sebagai pemimpin dan sebagai wakil rakyat, kita perlu lebih banyak mendengar. Dengan mendengar, kita bisa memahami apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dipikirkan untuk masa depan bangsa Indonesia,” ujar Ibas dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
Di sisi lain, Ibas menegaskan bahwa kepemimpinan juga membutuhkan visi. Menurutnya, Indonesia membutuhkan arah jangka panjang yang mampu menjadi pijakan bersama dalam menghadapi perubahan zaman.
“Sebagai pemimpin, kita harus memiliki visi tentang bagaimana memimpin negeri ini, terlebih dalam era demokratisasi ketika rakyat menjadi bagian utama dari proses kepemimpinan nasional maupun daerah,” katanya.
Ibas menegaskan, pembahasan PPHN tidak semestinya diarahkan untuk menghasilkan sebuah legacy politik semata. Yang lebih penting adalah memastikan gagasan yang dirumuskan benar-benar memberikan manfaat dan dampak bagi bangsa Indonesia.
Karena itu, ia memandang penting melakukan refleksi menyeluruh terhadap perjalanan ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Ini bukan soal mencari legacy. Kita harus bertanya, apakah apa yang kita susun hari ini benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi bangsa Indonesia,” ujar Ibas.
Menurutnya, pengalaman perubahan konstitusi menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia bukan sesuatu yang tidak dapat dievaluasi. Empat kali perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadi bagian penting dari perjalanan konstitusional Indonesia.
Karena itu, pembahasan PPHN perlu ditempatkan dalam kerangka refleksi yang lebih luas mengenai Indonesia, konstitusi, pemerintahan, demokrasi, dan arah pembangunan nasional.