Pengamat: Komunikasi Pemerintah Harus Ideal dan Nyaman
- vstory
Jakarta, VIVA – Konsultan Komunikasi Senior dari REQComm Strategic Consultant Retno Kusumastuti menilai di tengah kompleksitas kebijakan fiskal dan derasnya arus digital hari ini, efektivitas penyampaian program strategis negara kerap terjebak dalam ukuran yang keliru.
"Keberhasilan komunikasi pemerintah sering kali dinilai dari indikator administratif semata: seberapa masif siaran pers disebarkan atau berapa banyak baliho sosialisasi yang terpasang di ruang publik," kata dia dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).
Konsultan Komunikasi, Retno Kusumastuti
- dok. istimewa
Ia mengatakan esensi komunikasi publik di era modern bukan sekadar asal sampai. Tolak ukur utamanya adalah sejauh mana sebuah kebijakan mampu dipahami, dipercaya, dan diinternalisasi oleh masyarakat tanpa memicu gesekan psikologis di level akar rumput.
Menurutnya, selama ini komunikasi pemerintah sering kali terjebak dalam arus satu arah—dari pengambil kebijakan kepada rakyat, dengan asumsi bahwa apa yang diputuskan pasti benar dan wajib diterima.
“Pendekatan birokratis-administratif yang kaku seperti ini sudah usang. Sudah saatnya posisi strategis seperti Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dipimpin dan diisi oleh para praktisi kehumasan atau public relations (PR) profesional yang memahami seni manajemen persepsi dan empati sosial," ujar Retno.
Urgensi penataan ulang kepemimpinan ini terlihat jelas jika kita mengevaluasi rekam jejak Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dalam menyikapi isu-isu publik. Selama ini, kata dia, Bakom kerap terjebak dalam pola pemadaman kebakaran (firefighting PR).
“Alih-alih menetapkan agenda setting secara konsisten melalui narasi besar (grand narrative) program pemerintah—seperti hilirisasi, ketahanan pangan, hingga efisiensi anggaran—respons kehumasan sering kali baru keluar setelah sebuah isu atau kritik publik terlanjur viral dan menjadi bola liar di media sosial,” kata dia.
Kendati mandat Bakom mencakup sinkronisasi komunikasi pusat dan daerah, koordinasi diseminasi ke tingkat Dinas Kominfo kabupaten/kota sering mengalami hambatan birokratis. Pesan dari pusat kerap "mentok" di tataran seremonial birokrasi tanpa terjemahan bahasa kampanye yang membumi bagi masyarakat akar rumput.
Dinamika kepemimpinan di tubuh Bakom—yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami pergeseran figur mulai dari Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, hingga Syahganda Nainggolan—turut memperlihatkan kerentanan struktural.