Sidang Putusan Perkara Syarat Pendidikan Gibran Bakal Digelar MK Malam Ini

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka
Sumber :
  • Biro Pers Sekretariat Presiden

Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dengan salah satu pokok persoalan yang diajukan pemohon terkait pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

img_title Gibran Kunjungi Kafe Inklusif di Jaksel, Interaksinya dengan Karyawan Jadi Sorotan

Pengucapan putusan itu akan digelar pukul 20.00 WIB pada Selasa (6/10/2026).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Selasa, 6 Oktober 2026, 20.00 WIB. Acara:pengucapan putusan," sebagaimana dilansir dari laman MK, Selasa (6/10/2026).

img_title Sektor Pendidikan Mulai Dilirik Industri Keuangan Digital, Ini Potensi Pasarnya

12 Pemohon Ajukan Perkara

Diketahui, perkara tersebut diajukan 12 pemohon, termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana, dengan Bambang Widjojanto sebagai salah satu kuasa hukum.

img_title Mahfud MD Beri Pesan ke MPR soal Waktu Pemilihan Wapres Baru Pengganti Gibran: Agar Tidak Menjadi Masalah Politik Baru

Para pemohon mempersoalkan penerapan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Kuasa hukum pemohon mendalilkan persyaratan pendidikan tersebut wajib dipenuhi sejak pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

"Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujar Bambang di hadapan Majelis Hakim MK.

Arsip Dokumen Pendidikan Gibran Tak Ada

Sementara, MK menghadirkan Atase Pendidikan KBRI Singapura diwakili oleh Nur Aeni Ariyanti sementara atase Pendidikan KBRI Canberra Australia diwakili oleh Yuli Rahmawati.

Keduanya, menyatakan tak memiliki arsip dokumen riwayat pendidikan Gibran.

Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia menampilkan rekaman atau arsip pendidikan Gibran. Sebab, Nur Aeni memaparkan terkait sistem pendidikan di Orchid Park Secondary School di Singapura dan UTS Insearch yang sekarang bernama UTS College di Sydney, Australia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Bu Atase, Ibu bisa menambahkan nggak, record-record apa yang dimiliki di kedutaan berkaitan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh Pak Gibran itu?" tanya Hakim Konstitusi Saldi Isra.

"Mohon izin Yang Mulia, ada setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI, Yang Mulia," jawab Nur Aeni.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut