Anwar Usman Komentari soal UU Wantimpres Digugat di MK
- ANTARA/Fath Putra Mulya
Jakarta, VIVA - Anggota Wantimpres yang juga paman Wapres Gibran, Anwar Usman komentari soal UU Watimpres digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, tak hanya dirinya saja yang berkomentar soal itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Pratikno juga angkat bicara.
Dalam hal ini, anggota Wantimpres Anwar Usman menjelaskan, bahwa dirinya lebih memilih untuk menunggu pembahasan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Wantimpres yang digugat karena dinilai pemborosan APBN.
"Ya kita tunggu sajalah," ucap paman Wapres Gibran Rakabuming Raka itu, seperti dikutip pada Kamis (22/10/2026).
Selain itu, Pratikno juga senada dengan pamannya Gibran.
"Itu anu MK lah ya, kita tunggu pembahasan di MK ya," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (22/10/2026).
Sebagai informasi, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengenai jumlah anggota Wantimpres digugat ke MK.
Pemohon menilai, ketiadaan norma batas anggota dalam UU tersebut yang berujung pada pengangkatan 26 anggota (Wantimpres) memicu pemborosan dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ketiadaan batas jumlah anggota Wantimpres berakibat langsung pada potensi beban yang tidak terukur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab, gaji, fasilitas, dan hal lainnya ditanggung oleh APBN," bunyi berkas permohonan tersebut, dilansir dari situs web resmi MK, Selasa (20/10/2026).
Aturan Pasal 7 ayat (1) UU Wantimpres baru yang menyerahkan jumlah anggota sepenuhnya sesuai "kebutuhan Presiden" dinilai bermasalah karena tidak menetapkan batas maksimal.
Pengisian jabatan tanpa batas ini dinilai memperberat keuangan negara, terlebih besaran hak keuangan Ketua dan Anggota Wantimpres diatur mencapai Rp76.500.000 per bulan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026 di tengah melonjaknya defisit APBN tahun 2026.
"Sintesis paling adil dan konstitusional bukanlah meniadakan batasan sama sekali, melainkan memadukan fleksibilitas tersebut dengan batas maksimal yakni sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang sesuai kebutuhan Presiden, sehingga diskresi Presiden tetap terlindungi tanpa melanggar tata kelola APBN yang efisien," tulis Pemohon dalam berkas permohonannya.
Selain menyoal pelantikan 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026 berdasarkan Keppres Nomor 107/P Tahun 2026, Pemohon juga menyoroti keberadaan 10 Penasihat Khusus Presiden.