Langkah PPP Hadapi Verifikasi Parpol 2027 dan Pemilu 2029
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyiapkan pembentukan sejumlah badan dan lembaga partai sebagai langkah memperkuat konsolidasi organisasi menghadapi verifikasi partai politik pada 2027 dan Pemilu 2029.
Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP yang digelar secara daring melalui Zoom pada Selasa (27/10/2026). Rakornas tersebut diikuti oleh ketua dan sekretaris 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dari seluruh Indonesia.
Pimpinan Sidang Rakornas, Imam Fauzan Amir Uskara, menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan menjadi bagian dari upaya mempersiapkan partai menghadapi tahapan politik mendatang.
“Dalam rangka memperkuat konsolidasi partai untuk menghadapi verifikasi partai politik tahun 2027 dan Pemilu 2029, DPP PPP perlu membentuk sejumlah badan dan lembaga yang mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi partai,” kata Fauzan.
Sejumlah badan dan lembaga yang akan dibentuk meliputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Badan IT dan Database (BIDDATA), Badan Pendidikan dan Pelatihan Politik (Badiklatpol), Badan Aset dan Administrasi (BADMIN), Badan Strategi Partai (BASTRA), serta Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) PPP.
Pembentukan perangkat organisasi tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari persiapan pemilu, pengelolaan teknologi informasi dan database, pendidikan politik kader, administrasi dan aset, strategi partai, hingga kajian serta bantuan hukum.
Selain pembenahan kelembagaan di tingkat pusat, Rakornas juga menekankan penguatan struktur partai di tingkat wilayah dan cabang di seluruh Indonesia.
Melalui sejumlah keputusan tersebut, PPP mendorong penguatan organisasi secara menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan di tingkat pusat maupun struktur kepengurusan dan organisasi pendukung di daerah.
“Hasil Rakornas ini menjadi landasan bagi PPP untuk menindaklanjuti konsolidasi organisasi, mempersiapkan verifikasi partai politik peserta Pemilu, serta membangun kesiapan menghadapi Pemilu 2029,” pungkasnya.
Deklarasi RAPI Beri Masukan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran hingga DPR Terkait RUU Pemilu
Ketua Presidium Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia, Derek Loupatty menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah dan DPR RI terkait Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu.
