Gerindra Singgung Kemungkinan Makar di Kasus Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Cs

Eks Kapolri sekaligus sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP)
Sumber :
  • istimewa - antaranews

Jakarta, VIVA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyoroti serius dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret eks Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

img_title Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS, Sebut Pemimpin Hebat

Dia menilai, tindakan penyadapan tanpa kewenangan yang sah terhadap kepala negara bukan persoalan sepele dan perlu didalami secara hukum.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sugiono bahkan menyebut dugaan tindakan tersebut dapat mencerminkan persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando atau insubordinasi.

img_title Dipecat Tidak Hormat dari Polri Buntut Sadap Prabowo, Ini Temuan Mengejutkan Sidang Etik Irjen Eko Hadi

Tidak hanya itu, kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden juga dinilai perlu ditelusuri apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum.

"Tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah merupakan persoalan yang sangat serius, apalagi dilakukan kepada Presiden. Dalam pandangan saya, tindakan tersebut dapat mencerminkan adanya persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando, atau yang dikenal sebagai insubordinasi. Bahkan, apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden," kata dia, Rabu (4/11/26).

img_title Apa Itu PTDH? Sanksi Pemecatan yang Kini Menjerat Jenderal Polri dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono di tengah proses hukum yang tengah berjalan terkait penetapan status tersangka terhadap Listyo dan dua perwira tinggi Polri. Dia meminta seluruh pihak menghormati mekanisme hukum dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat berwenang.

"Kita tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Saya memandang hal ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk terus memperkuat institusi Polri. Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas langkah-langkah yang telah diambil dalam menyikapi persoalan tersebut," ujarnya.

Menurut Sugiono, persoalan tersebut harus ditangani secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia menegaskan, setiap institusi negara memiliki tanggung jawab menjaga profesionalisme, integritas, serta menghormati konstitusi dan kepemimpinan nasional yang sah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Di sisi lain, Sugiono mengingatkan agar dinamika penegakan hukum tersebut tidak mengganggu jalannya agenda pembangunan nasional. Dia meminta seluruh jajaran pemerintahan tetap fokus menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berbagai agenda transformasi bangsa yang sedang dijalankan merupakan amanah besar yang harus terus kita kawal bersama demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut