AHY Beberkan Potensi Mengerikan dari Penyadapan Presiden: Publik Berhak Dapat Jawaban!
- istimewa
Jakarta, VIVA - Insiden penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto yang dilakukan Eks Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit CS, telah menuai komentar dari elite partai politik (Parpol). Satu di antaranya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan AHY juga beberkan potensi mengerikan dari aksi penyadapan tersebut.
Namun sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap saluran komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Bahkan, AHY meminta pihak yang memerintahkan penyadapan tersebut diungkap. Kemudian, ia juga mempertanyakan siapa saja yang menjadi sasaran, apa motifnya, serta untuk kepentingan siapa hasil penyadapan digunakan.
"Saya mengecam keras dugaan penyadapan yang dilakukan di luar prosedur dan dasar hukum yang sah. Menurut keterangan Polri, sasaran dugaan penyadapan ini mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha," kata AHY melalui akun X-nya, Rabu (4/11/2026).
"Saya mengecam keras dugaan penyadapan yang dilakukan di luar prosedur dan dasar hukum yang sah. Menurut keterangan Polri, sasaran dugaan penyadapan ini mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha," kata AHY.
AHY menilai penyadapan di luar prosedur hukum bukan sekadar persoalan pelanggaran etik kepolisian.
Menurut dia, praktik tersebut berpotensi mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik. Ia juga menyebutnya sebagai ancaman bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia.
"Publik berhak mendapatkan jawaban yang terang: siapa saja yang menjadi sasaran, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa hasil sadapan digunakan?" ucap AHY.
AHY menyatakan mendukung Presiden Prabowo dan Polri untuk mengusut perkara tersebut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum.
Ia juga mempertanyakan perlindungan privasi masyarakat jika komunikasi Presiden saja diduga menjadi sasaran penyadapan.
Kemudian, menyikapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menyebut motif penyadapan berpotensi mengarah pada tindak pidana makar, AHY mendukung Polri mendalami kemungkinan tersebut secara cermat dan objektif.
"Hukum harus ditegakkan. Seadil-adilnya. Setegas-tegasnya. Tanpa pandang bulu," bebernya.