Gerindra Bakal Gelar Rapat Internal Bahas Putusan MK dan MA soal Ijazah Gibran
- ANTARA/Fianda SJofjan Rassa
Jakarta, VIVA - Partai Gerindra akan menggelar rapat internal untuk membahas perkembangan polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan tidak sah.
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan partainya terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan tersebut. Menurutnya, Gerindra tidak akan menghalangi langkah maupun aspirasi yang disampaikan pihak lain.
"Gerindra baru hari ini akan melaksanakan rapat internal untuk membicarakan tentang dinamika yang berkembang, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan Mahkamah Agung. Dan juga fraksi Partai Gerindra senantiasa terbuka menerima aspirasi yang berkembang dari masyarakat," kata dia di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kamrussamad menegaskan, Gerindra memandang polemik tersebut sebagai persoalan serius yang perlu disikapi sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Dia mengatakan, pihaknya memahami adanya desakan dari masyarakat agar polemik tersebut segera ditindaklanjuti oleh parlemen.
"Kita mengetahui bahwa ada aspirasi yang begitu kuat dari masyarakat supaya polemik tentang hal tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh parlemen. Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius, sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku," kata dia lebih lanjut.
Terkait kemungkinan penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat oleh fraksi-fraksi di DPR, Kamrussamad mengatakan Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang disampaikan selama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan amandemen undang-undang MD3, apakah menggunakan hak, menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu. Kita akan cermati dinamika di dalam sidang paripurna, pagi hari ini," kata dia.
Sementara itu, saat ditanya mengenai sikap resmi Gerindra terhadap polemik tersebut, Kamrussamad mengaku belum menerima arahan khusus dari pimpinan partai.
Menurutnya, Fraksi Gerindra baru akan menggelar rapat internal setelah rapat paripurna DPR selesai.
"Dari Fraksi Gerindra sampai hari ini pagi ini kita belum mendapatkan, arahan dari pimpinan karena nanti setelah rapat paripurna baru akan melaksanakan rapat, internal," kata dia.
Muzani sebut Tidak Ada Aturan Mewajibkan Presiden Memilih Pengganti Gibran dari Partai Koalisi
Elite Partai Gerindra & Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan cawapres atau pengganti Gibran
