DPR Targetkan RUU Penyadapan Rampung Tahun Ini

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan rampung pada 2026 menyusul berkembangnya kasus dugaan penyadapan ilegal.

img_title Respons Menohok Natalius Pigai soal Ramainya Meme Menteri HAM Jadi Wapres: Kita Tahu Diri

"Kita kejar tahun ini, harus selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa," kata Hinca saat rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia menjelaskan perkembangan kasus penyadapan ilegal menjadi salah satu pertimbangan untuk memprioritaskan pembahasan RUU Penyadapan, meskipun Komisi III DPR sebelumnya telah menjadwalkan pembahasan empat rancangan undang-undang lainnya.

img_title Kapolri Tegaskan Listyo Sigit Cs Belum Jadi Tersangka Makar, Meski SPDP Sudah Masuk Kejaksaan

Keempat RUU tersebut meliputi RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, serta RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati.

Hinca mengatakan Komisi III DPR telah melakukan sejumlah kegiatan untuk mematangkan penyusunan RUU Penyadapan, antara lain diskusi dengan para pakar yang difasilitasi Badan Keahlian DPR, pembahasan bersama Kementerian Hukum dan akademisi, serta konsultasi publik.

img_title Komentar Menohok Sultan soal Dukungan Anggota DPD untuk Dasco Jadi Cawapres

Pada periode DPR sebelumnya, Komisi III juga pernah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara untuk mempelajari perbandingan pengaturan penyadapan, di antaranya Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan.

"Kemarin tanggal 16 November 2026, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam rangka menerima masukan terkait RUU tentang Penyadapan," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Hinca, saat ini Komisi III DPR sedang merampungkan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset. Setelah pembahasan rancangan undang-undang tersebut selesai, pihaknya akan memulai proses pembahasan RUU Penyadapan.

"Karena RUU Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan pimpinan, RUU Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan," katanya. (Ant)

Kolase Foto Eks Wakapolri Oegroseno dan Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Oegroseno Usulkan Bentuk Dewan Kehormatan Polri untuk Sidang Etik Listyo Sigit: Kadiv Propam yang Pimpin

Tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Eks Kapolri sekaligus Eks Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo akan disidang etik pada

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut