DPR Targetkan RUU Penyadapan Rampung Tahun Ini
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan rampung pada 2026 menyusul berkembangnya kasus dugaan penyadapan ilegal.
"Kita kejar tahun ini, harus selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa," kata Hinca saat rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan perkembangan kasus penyadapan ilegal menjadi salah satu pertimbangan untuk memprioritaskan pembahasan RUU Penyadapan, meskipun Komisi III DPR sebelumnya telah menjadwalkan pembahasan empat rancangan undang-undang lainnya.
Keempat RUU tersebut meliputi RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, serta RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati.
Hinca mengatakan Komisi III DPR telah melakukan sejumlah kegiatan untuk mematangkan penyusunan RUU Penyadapan, antara lain diskusi dengan para pakar yang difasilitasi Badan Keahlian DPR, pembahasan bersama Kementerian Hukum dan akademisi, serta konsultasi publik.
Pada periode DPR sebelumnya, Komisi III juga pernah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara untuk mempelajari perbandingan pengaturan penyadapan, di antaranya Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan.
"Kemarin tanggal 16 November 2026, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam rangka menerima masukan terkait RUU tentang Penyadapan," ujarnya.
Menurut Hinca, saat ini Komisi III DPR sedang merampungkan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset. Setelah pembahasan rancangan undang-undang tersebut selesai, pihaknya akan memulai proses pembahasan RUU Penyadapan.
"Karena RUU Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan pimpinan, RUU Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan," katanya. (Ant)