Menko Dudung Tegaskan Rakyat Bebas Kritik Pemerintah, Tapi Ingatkan Hal Ini

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan perkembangan keamanan nasional kepada Menko Polkam Dudung Abdurachman.
Sumber :
  • Dok. Antara

Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan masyarakat memiliki hak untuk mengkritik seluruh kebijakan pemerintah.

img_title Kasus Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang, Menteri Pigai: Keadilan Harus dari Perspektif Korban

Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi yang dilindungi undang-undang. Dudung mengatakan, kritik dari masyarakat justru diperlukan agar pemerintah dapat memahami keinginan rakyat dan memperbaiki kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang lumrah dalam negara demokrasi. Karena itu, masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan kritik terhadap penyelenggara negara.

img_title Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat

Meski demikian, Dudung mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak mengandung provokasi maupun bertujuan memecah belah masyarakat.

"Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa," tuturnya, dikutip Kamis (19/11/26).

img_title Libur Nataru 2026-2027, Kemenhub Siapkan 8 Juta Kursi Pesawat dan Tambahan Penerbangan Ekstra

Di sisi lain, Dudung menyoroti kecenderungan masyarakat yang kini lebih banyak menyampaikan kritik dan pendapat melalui media sosial. Dia berharap masyarakat semakin bijak dalam menyampaikan pendapat, menerima informasi, maupun menyebarkannya kepada publik.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Dudung, sikap bijak tersebut penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh berita bohong atau hoaks yang bersifat provokatif dan berpotensi memecah belah bangsa.

"Jangan beri ruang bagi provokasi. Jangan biarkan perbedaan memecah persaudaraan. Karena Indonesia yang aman dan kuat adalah tanggung jawab kita bersama," ujar Dudung. (Ant)

Gedung Mahkamah Agung

MA Batalkan Vonis Bebas Terdakwa Kasus HAM Berat Paniai, Mayor Purnawirawan Isak Settu Divonis 5 Tahun Penjara

Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas Mayor Infanteri (Purnawirawan) Isak Settu dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, yang terjadi pada (7-8/12/14).

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut