Menko Dudung Tegaskan Rakyat Bebas Kritik Pemerintah, Tapi Ingatkan Hal Ini
- Dok. Antara
Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan masyarakat memiliki hak untuk mengkritik seluruh kebijakan pemerintah.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi yang dilindungi undang-undang. Dudung mengatakan, kritik dari masyarakat justru diperlukan agar pemerintah dapat memahami keinginan rakyat dan memperbaiki kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang lumrah dalam negara demokrasi. Karena itu, masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan kritik terhadap penyelenggara negara.
Meski demikian, Dudung mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak mengandung provokasi maupun bertujuan memecah belah masyarakat.
"Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa," tuturnya, dikutip Kamis (19/11/26).
Di sisi lain, Dudung menyoroti kecenderungan masyarakat yang kini lebih banyak menyampaikan kritik dan pendapat melalui media sosial. Dia berharap masyarakat semakin bijak dalam menyampaikan pendapat, menerima informasi, maupun menyebarkannya kepada publik.
Menurut Dudung, sikap bijak tersebut penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh berita bohong atau hoaks yang bersifat provokatif dan berpotensi memecah belah bangsa.
"Jangan beri ruang bagi provokasi. Jangan biarkan perbedaan memecah persaudaraan. Karena Indonesia yang aman dan kuat adalah tanggung jawab kita bersama," ujar Dudung. (Ant)