Tim Ad Hoc MPR Mulai Bahas TAP MPR dan Mekanisme Pemilihan Wapres

Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul
Sumber :
  • tvOnenews.com/Syifa Aulia

Jakarta, VIVA - Koordinator Panitia Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan timnya mulai menggelar rapat untuk membahas rancangan Ketetapan (TAP) MPR terkait pengangkatan wakil presiden (wapres), termasuk mekanisme pemilihan hingga pelantikannya.

img_title Teka-teki Wapres Pengganti Gibran, 3 Nama Mencuat hingga Kode Prabowo soal Sosok Pilihannya

Bambang mengatakan rapat perdana tersebut masih berupa diskusi dan sempat diwarnai perdebatan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Rapat dari waktu ke waktu, jadi itu maraton. Harus selesai semua," kata Bambang Pacul, kepada awak media di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (19/11/2026).

img_title Pengamat Ungkap Alasan Dasco Dinilai Layak Jadi Cawapres Terkuat

Salah satu hal yang dibahas dalam rapat perdana tersebut adalah sejumlah opsi mekanisme pemungutan suara. Opsi itu meliputi penggunaan surat suara dengan cara mencoblos, mencontreng, atau membubuhkan cap jempol. Seluruh opsi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya.

Bambang menyebut seluruh persiapan Panitia Ad Hoc harus rampung paling lambat sehari sebelum Sidang Paripurna MPR RI pada 9 Desember 2026.

img_title Syahganda Sebut 3 Kandidat Pengganti Gibran Ini Paham Pemikiran Prabowo

Sementara itu, dia memastikan seluruh hal yang dirumuskan panitia akan mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, anggota MPR yang terlibat dalam pembahasan juga menyampaikan pandangan masing-masing dengan berlandaskan konstitusi.

"Karena peristiwa itu adalah peristiwa langka, perlu juga memperlakukan pembaruan-pembaruan di dalam pasal-pasal, konstitusi," ujarnya.

Sebagai informasi panitia Ad Hoc itu diketuai Benny K Harman, dengan Agun Gunandjar sebagai wakil ketua dan Abidin Fikri sebagai sekretaris.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Sidang Paripurna MPR untuk memilih dan menetapkan wakil presiden baru yang akan mengisi kekosongan jabatan diundur menjadi 9 Desember 2026. Semula, sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.

Muzani mengatakan, perubahan jadwal itu dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Presiden memiliki agenda yang padat dan membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusung terkait dua nama calon wakil presiden yang akan dipilih. (ANT)

Advokat Subhan Palal

Tak Cuma Minta Gibran Dipecat, Advokat Ini Desak Uang Negara Dikembalikan dan Ancam Lapor Pidana

Advokat Subhan Palal melayangkan surat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan tuntutan terhadap eks Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut