Sudaryono: Prioritas MBG ke Daerah Terpencil dan Stunting Tinggi

Kepala BGN, Sudaryono
Sumber :
  • dok. istimewa

Jambi, VIVA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa daerah terpencil, wilayah terluar, dan daerah dengan angka stunting tinggi menjadi prioritas dalam perluasan jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

img_title Bos BGN: Belanja Bahan Baku MBG Tembus Rp145 Triliun, Ekonomi Harus Bergerak

Hal tersebut disampaikan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jambi, Kamis (19/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terjangkau program MBG dan perlu segera mendapatkan perhatian.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono.

img_title Menkeu Suahasil Buka Suara soal Anggaran MBG, Tegaskan Ada Potongan: Tapi Menyesuaikan Saja

Ia menjelaskan, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.

Di sisi lain, Sudaryono menegaskan BGN terus memperkuat tata kelola dan pengawasan pelaksanaan program. Pembenahan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan serta pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan ketentuan.

img_title Apresiasi Sudaryono, Apkasi dan Wabup Kendal Dukung MBG Jadi Penilaian Insentif Fiskal

Ia mengatakan, sejumlah kebijakan pengawasan kini diperketat, mulai dari kewajiban pelaporan penggunaan dana harian, peningkatan pengawasan terhadap dapur, hingga pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terpusat.

"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya," ungkapnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sudaryono menyebut berbagai pembenahan tersebut merupakan bagian dari penguatan tata kelola yang disebut sebagai MBG 2.0. Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan masyarakat dapat melihat, mengawasi, dan mengontrol penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program.

"Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik," tegasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut