Diduga Diperkosa Menteri, BNP2TKI Temui TKW

TKW NTT
Sumber :
  • VIVAnews/ Adri Irianto

VIVAnews - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) siap menangani kasus dugaan perkosaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berinisial Rb (46) oleh seorang menteri Malaysia pada 2007.

Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat telah menugaskan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), unit pelayanan teknis di bawah BNP2TKI, Jawa Tengah, AB Rochman, menemui keluarga Rb di rumahnya, Banjarnegara, Jawa Tengah.

2.000 Hewan Ternak Dilakukan Vaksinasi Antisipasi Wabah PMK Secara Gratis

"Kami akan tangani kasus ini. Jika benar, kami mengedepankan pemulihan hak-hak korban," kata Jumhur seperti tertuang dalam keterangan tertulis BNP2TKI yang diterima VIVAnews.com.

Jumhur melanjutkan, BNP2TKI akan berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur dan pihak-pihak terkait, untuk menyelesaikan kasus yang membelit Rb.

"Pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap TKI maupun WNI di manapun dia berada. Karena itu, jika korban merasa dirugikan, BNP2TKI siap memfasilitasi menyelesaikan kasus ini sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Menteri yang disebut-sebut melakukan dugaan perkosaan itu adalah Menteri Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia, Rais Yatim. Politisi senior itu pernah menjabat beberapa posisi menteri di kabinet Malaysia.

Namun,Rais Yatim membantah keras bahwa dia terlibat kasus perkosaan TKW.

"Saya menafikan sembarang tuduhan tersebut, sama ada yang berkaitan tuduhan memperkosa mana-mana individu empat tahun dahulu atau lain-lain dakwaan yang dicetuskan penulis liar blog di Internet atau mana-mana entiti politik," kata Rais, seperti dikutip kantor berita Bernama, dan juga dimuat di laman harian Utusan Malaysia, Rabu 5 Januari 2011. (art)

Ternyata Buah Delima Punya Manfaat untuk Sembuhkan Kanker, Benarkah?
VIVA Militer: Pasukan milisi Republik Ossetia Selatan

Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB

PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB. 

img_title
VIVA.co.id
20 April 2024