- treehugger.com
VIVAnews - Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat ada 25.000 hektare (ha) lahan di NTB telantar.
Puluhan ribu hektare lahan tersebut merupakan milik 146 badan hukum. Di antara lahan itu, sebesar 70 persen lahan didominasi sektor pariwisata. Sedangkan 30 persen lainnya sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan.
Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional NTB Gusmin Tuarita menyatakan, dalam lima tahun terakhir, jumlah lahan telantar tersebut bertambah. Sebelumnya lahan telantar di NTB itu mencapai 18.000 ha lebih.
"Kami sudah memverifikasi data hingga Juli 2010. Ternyata, seluas 25.000 ha lahan di NTB terindikasi telantar. Jumlah ini bertambah dari data pada 2005 yang mencapai 18.000 ha," tutur Gusmin kepada wartawan di Mataram.
Gusmin menambahkan, terkait data tersebut, mereka segera menertibkan 40 badan hukum dengan menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2010.
Salah satu perusahaan yang memperoleh peringatan untuk ketiga kalinya, yakni PT Kosambi Victoria yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur. Perusahaan yang menguasai lahan seluas 99 ha itu berstatus hak guna usaha (HGU).
Terkait dengan itu, BPN NTB memper batas waktu hingga 31 Januari 2011 untuk memperjelas status kepemilikannya.
"Kalau dalam batas waktu itu pihak perusahaan tidak mengindahkan peringatan yang kami layangkan, kami usulkan ke pusat bahwa lahan itu telantar," ujarnya.
Berdasar data BPN NTB, lahan terindikasi telantar tersebut lebih banyak ditemukan di Pulau Lombok dengan status hak guna bangunan (HGB), sedangkan di Pulau Sumbawa lahan terindikasi telantar berstatus HGU.
Puluhan ribu hektare lahan itu terindikasi telantar karena para investor yang menguasai lahan tidak memanfaatkannya. Hal inilah yang mengganggu perkembangan investasi di NTB. Bahkan sejumlah lahan itu tidak beraktivitas selama 15 tahun lebih.
Dia mencontohkan sejumlah lahan telantar di kawasan wisata, seperti di Lombok Tengah dan Lombok Barat.
Laporan: Edy Gustan| Mataram
Zulhas Yakin Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta Bukan Jabar
Zulhas menuturkan PAN akan berkoalisi dengan sejumlah partai untuk menghadapi Pilkada 2024. Salah satunya adalah Gerindra.
